Share

Pengadilan Korsel Tolak Gugatan "Perempuan Penghibur" pada Perang Dunia II

Agregasi VOA, · Kamis 22 April 2021 11:26 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 22 18 2398897 pengadilan-korsel-tolak-gugatan-perempuan-penghibur-pada-perang-dunia-ii-qYykoDg2P6.jpg Mantan perempuan penghibur Korsel melakukan aksi demonstrasi (Foto: Reuters)

SEOUL - Pengadilan Korea Selatan (Korsel) menolak gugatan sekelompok perempuan yang meminta kompensasi dari Jepang karena mereka dipaksa menjadi pelacur oleh pasukan pendudukan Jepang semasa Perang Dunia II.

Hakim di Pengadilan Distrik Sentral Seoul, Rabu (21/4), menyatakan Jepang memiliki imunitas dari gugatan perdata yang diajukan di negara lain berdasarkan konsep hukum internasional. Hakim menambahkan jika mencabut kekebalan tersebut akan memicu perselisihan diplomatik yang tak terelakkan.

Satu dari 20 penggugat awal dalam kasus itu, Lee Yong-soo yang berusia 92 tahun, mengecam keputusan tersebut dan menyatakan tekad bahwa kelompok itu akan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional.

Dalam kasus terpisah pada Januari lalu, seorang hakim lainnya memutuskan mendukung satu kelompok terdiri dari 12 orang yang disebut “perempuan penghibur” dan memerintahkan Tokyo agar membayar lebih dari USD89.000 (Rp1,3 miliar) kepada masing-masing penggugat sebagai kompensasi atas penderitaan mereka semasa perang.

(Baca juga: Ledakan Bom Mobil di Hotel Pakistan Tewaskan 4 Orang, Lukai 11 Lainnya)

Jepang dengan marah mengecam keputusan sebelumnya dengan alasan negara itu telah menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan perjanjian 1965 yang menormalisasi hubungan bilateral dengan Seoul, yang mencakup pampasan sebesar USD800 juta (Rp11,6 triliun), selain kesepakatan terpisah yang dicapai pada tahun 2015.

Di Tokyo, Ketua Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato menolak mengomentari kasus baru itu, seraya menyebut alasan perlunya memeriksa kasus itu lebih lanjut. Tetapi ia mengatakan bahwa putusan dalam kasus terdahulu “sangat disesalkan dan tidak dapat diterima sama sekali” karena melanggar hukum internasional.

(Baca juga: Yordania Serahkan Dokumen untuk Bantu Warga Palestina Hentikan Pengusiran Paksa Israel)

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

(sst)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini