BKN Tegaskan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Beda dengan CPNS
JAKARTA - Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono mengatakan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan bagi pegawai KPK berbeda dengan TWK yang dilakukan bagi CPNS.
CPNS adalah entry level, sehingga soal-soal TWK yang diberikan berupa pertanyaan terhadap pemahaman akan wawasan kebangsaan. Sedangkan TWK bagi pegawai KPK dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior (Deputi, Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama, dll) sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara.
"Untuk menjaga independensi, maka dalam melaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dimaksud, digunakan metode Assessment Center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor," ujarnya melalui pesan tertulisnya, Sabtu (8/5/2021).
Baca Juga: Direktur KPK Tahu soal Polemik Pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan
Adapun Multi-metode atau penggunaan lebih dari satu alat ukur, kata dia, dalam asesmen dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur, yaitu tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB- 68), penilaiaan rekam jejak (profiling) dan wawancara.
Lalu, Multi-Asesor, dalam asesmen, asesor yang dilibatkan tidak hanya berasal dari BKN, tapi melibatkan asesor dari instansi lain yang telah memiliki pengalaman dan yang selama ini bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur tes wawasan kebangsaan seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD.
Selain itu, ungkapnya, dalam setiap tahapan proses asesmen juga dilakukan observasi oleh Tim Observer yang anggotanya tidak hanya berasal dari BKN, tapi juga dari Instansi lain seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN. Hal ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian, dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui Assessor Meeting.
"Oleh karena itu, metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang bisa menentukan nilai secara mutlak sehingga independensinya tetap terjaga. Dalam pelaksanaan asesmen juga dilakukan perekaman baik secara video maupun audio untuk memastikan bahwa pelaksanaan asesmen dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel," tuturnya.
Baca Juga: Jika Novel Cs Disingkirkan, Abraham Samad Ragu Masih Ada OTT KPK Kelas Menteri
Dia menerangkan, dalam melakukan asesmen tes wawasan kebangsaan yang diukur mencakup 3 aspek, pertama Integritas dimaksudkan untuk mengukur konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara. Kedua, Netralitas ASN dimaksudkan untuk memastikan tindakan yang dilakukan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
"Ketiga, Anti radikalisme dimaksudkan untuk memastikan bahwa peserta tidak menganut paham radikalisme negatif, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah, dan/atau tidak memiliki prinsip liberalisme yang membahayakan kelangsungan kehidupan bernegara," terangnya.
