Dialog Kehidupan Pendekatan Humaniora Diperlukan untuk Atasi Konflik Papua
Menurut Amirudin, solusi permanen masalah Papua ialah mentransformasi konflik Papua ke arah yang lebih baik. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, sudah menempuh jalan atau strategi transformasi itu dengan mengeluarkan UU Otonomi Khusus.
“Masalahnya, UU Otsus tidak berjalan baik dan tidak konsisten. Karena keadilan sebagai buah dari UU Otsus itu tidak terlihat dan tidak dirasakan, maka terjadilah turbolensi konflik yang tak kunjung berakhir hingga hari ini,” papar Amirudin.
Amirudin lantas menyampaikan beberapa poin rekomendasi sesuai tugas dan kewajiban Komnas HAM. Pertama, fakta bahwa kondisi Papua hari ini adalah tertib sipil. Karena itu, tidak ada kendala bagi apparat untuk melakukan penegakan hukum. Yang kami minta, tegakkanlah hukum secara fair, adil, dan transparan,” jelasnya.
Kedua, sudah saatnya dibuka ruang-ruang Publikasi kepada kelompok-kelompok di Papua agar konflik bersenjata bisa dicegah dan korban tidak bertambah. Ketiga, berikan kepercayaan dan otoritas yang lebih besar lagi kepada pemerintahan lokal Papua di semua tingkatan untuk ikut berperan nyata dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul.
“Tiga langkah tersebut sesuai dengan posisi, tugas, dan kewajiban kami di Komnas HAM. Saya sudah sangat lama di lapangan (Papua). Saya tahu persis kondisi di berbagai pedalaman Papua,” kata Amirudin. Datanglah ke pedalaman Papua. Kita tidak bisa pakai prinsip habiskan semua. Menurut saya, kita tak usahlah menambah label-labelan. Ini persoalan bersaudara,” tambahnya.
Jalan terbaik kita hari ini ialah pertama, tegakkan hukum secara transparan terhadap semua pelanggar hukum dan HAM. Kedua, ajak mereka yang punya ideologi separatism untuk berdialog. “Mari kita sama-sama mencintai Bangs aini. Mari kita sama-sama berdoal agar tidak ada lagi korban jatuh di Papua.”
