Dinonaktifkan dari KPK, Novel Baswedan: Lawan!
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, sebanyak 75 pegawai tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan tidak bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dalam surat itu juga disebutkan bahwa 75 pegawai yang tidak lolos TWK, dinonaktifkan sementara dari jabatannya.
(Baca juga: Kelompok Ali Kalora Serang Perkampungan, 2 Warga Dipenggal Kepalanya)
Salah satu pegawai yang tidak lolos TWK yaitu penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel menyebut bahwa dirinya bersama beberapa pegawai yang tidak lulus bakal melawan balik. Saat ini, Novel tengah berdiskusi dengan pegawai KPK lainnya.
(Baca juga: 75 Pegawai KPK Dikabarkan Tidak Lulus Tes, Firli: Tidak Ada Pemecatan!)
"Maka sikap kami jelas: kami akan melawan!," ujar Novel kepada wartawan, Selasa (11/5/2021).
Novel menjelaskan bahwa pihaknya bakal menyiapkan tim kuasa hukum dari koalisi sipil. Dirinya juga merasa heran, karena surat keputusan hasil assesment TWK berisi juga pemberitahuan dinonaktifkannya juga 75 pegawai yang tak lolos.
"Karena agak lucu juga, SK-nya kan SK pemberitahuan hasil asesmen tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian lho," jelasnya.
Novel pun menilai assesment TWK tersebut dianggap tidak wajar. Bahkan, Novel menilai, TWK itu sebagai upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.
"Kami melihat ini bukan proses yang wajar, ini bukan seleksi orang tidak kompeten dinyatakan gugur tapi ini upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang bekerja baik untuk negara, ini bahaya," tegas Novel.
Sebelumnya, beredar surat keputusan Pimpinan KPK bernomor 652 tahun 2021 mengenai hasil asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat KPK menjadi ASN.
"Menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini. Tidak memenuhi syarat dalam rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara," dikutip dari surat tersebut.
"Memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut," imbuh surat itu.
Dalam surat tersebut dijelaskan, bahwa salinan keputusan tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
