Korupsi Pengadaan Masker KN95 di Banten, Kerugian Negara Rp1,6 Miliar

Teguh Mahardika, Koran SI · Jum'at 28 Mei 2021 21:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 28 340 2417018 korupsi-pengadaan-masker-kn95-di-banten-kerugian-negara-rp1-6-miliar-4PHM8n8Lnz.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

SERANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengungkap kasus korupsi pengadaan 15.000 pcs masker medis jenis KN95 di Dinas Kesehatan Banten. Total kerugian negara akibat tindak rasuah ini mencapai Rp1,680 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp3,3 miliar.

Dalam kasus ini, seorang pejabat di Dinkes Banten berinisial LS dan dua orang pengusaha AS dan WF sudah ditahan. Sementara itu, Tim Penyidik tengah menyisir keterlibatan pelaku lainnya dalam kasus ini. 

Pemeriksaan telah dilakukan kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti, sejak kemarin pagi sampai petang, Kamis (27/5/2021).

Seusai dilakukan pemeriksaan, Kepala Kejati Banten Asep Mulyana mengatakan, dirinya mengakui telah melakukan pendalaman keterangan dari Kepala Dinkes Provinsi Banten.

Baca juga: 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Masker di Banten Ditahan, Termasuk Pejabat Dinkes

Pendalaman itu ia lakukan guna melakukan pengembangan lebih lanjut dalam upaya mengusut tuntas kasus pengadaan masker ini. 

"Kemungkinan adanya tersangka baru ada, tapi kami harus mempunyai cukup alat bukti dulu sesuai fakta yang ditemukan di lapangan, tidak bisa berandai-andai," ucapnya.

Asep melanjutkan, pemeriksaan terhadap Ati sendiri dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam pengadaan masker ini.

"Kenaikannya harga di perubahan RAB-nya sangat luar biasa fantastis, dari semula Rp70.000/pcs menjadi Rp220.000/pcs," ujarnya. 

Atas hal itu, Kejati meminta keterangan dari Ati selaku Kepala Dinas untuk mengkroscek perihal perubahan RAB itu, apakah harga baru yang telah ditetapkan itu sudah berdasarkanan hasil survei di lapangan atau tidak.

"Kita tunggu saja nanti hasil penyidikannya seperti apa, tapi yang jelas kami sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat," jelasnya.

Baca juga: KPK-Polri Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Rp649 Miliar di Cengkareng

Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIP), Uday Suhada berharap agar para terduga korupsi pengadaan masker di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya apabila hal tersebut benar terbukti, termasuk dengan mengusut tuntas aktor intelektual dari kejadian tersebut sampai keakar-akarnya, menghindari terjadinya kerugian negara.

Menurutnya, pengadaan masker masuk ke dalam anggaran kedaruratan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19, sehingga wajar jika perlakuannya khusus, termasuk dalam pengenaan hukuman bagi para pelakunya yang kedapatan berbuat curang.

"Karena siapapun yang terlibat dalam persekongkolan jahat untuk memangsa uang rakyat dari Covid-19, ini harus menjadi atensi khusus karena Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, betul-betul sudah mengintruksikan sejak awal, apabila ada oknum yang memangsa uang covid atau darurat ini, untuk bisa dikenakan hukuman mati. Artinya sangat maksimal. Sehingga ini menjadi wait and see khusus," kata Uday, kepada wartawan, Jumat (28/52021).

Dan yang tidak kalah penting, sambung Uday, pada proses penyelidikan selanjutnya, dari penyebab terjadinya dugaan mark up pada pengadaan masker di lingkungan Dinkes Banten. 

"Jangan sampai tersangka L ini hanya menjadi korban yang informasinya adalah orang baru, tidak tau banyak hal, tapi dia dipaksakan untuk kemudian dikorbankan," ujarnya.

Pihaknya meyakini ada pihak-pihak lain yang terlibat dari mark up masker tahun 2020. 

Di sisi lain,  mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,  kata Uday, agar Kejati Banten  segera mengamankan dokumen dan segala kelengkapan lainnya yang berkaitan dengan proses  pengadaan masker tahun 2020 kemarin, khawatir terjadi hilangnya alat bukti.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini