Gubernur Lukas Enembe Minta Jokowi Berhentikan Sekda Papua
JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan surat penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Julian Flassy oleh Dirjen OTDA tertanggal 24 Juni 2021 dan meminta Sekda diberhentikan, Jumat 25 Juni 2021
Permintaan Gubernur ini menyusul dugaan adanya mal administrasi yang dilakukan pihak-pihak yang ingin memberhentikannya sebagai Gubernur Papua.
Melalui surat bernomor 121/7145/SET, Gubernur menyampaikan empat poin keberatan atas penunjukan Dance Yulian Flassy sebagai PLH, sementara diakuinya kesehatannya kini telah pulih setelah berobat ke Singapura.
"Saya meminta izin dan mendapat persetujuan Mendagri untuk berobat ke Singapura. Dan saat ini saya dalam proses pemulihan dan akan segera kembali ke Papua untuk melaksanakan tugas sebagai Gubernur Papua," bunyi poin 1 dalam surat itu.
Selanjutnya Gubernur juga mengaku tidak diberitahu soal penunjukan PLH Gubernur Papua oleh Ditjen OTDA. Dirinyapun menduga ada konspirasi untuk memberhentikan dirinya sebagai Gubernur dimassa jabatannya berjalan.
"Kami mohon kiranya bapak Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan formulir berita Kemendagri tentang penunjukan PLH," katanya dalam poin 4.
Dirinya juga menuding Sekda Papua Dance Juliyan Flassy menyalahgunakan jabatan dan tidak sejalan dengan kebijak Gubernur Papua sebagai atasan langsung.
