Korut Sebut Bantuan Kemanusiaan AS Sebagai 'Rencana Jahat'
SEOUL – Peneliti Korea Utara menyebut bantuan kemanusiaan Amerika Serikat (AS) sebagai sebuah “rencana politik jahat” untuk menekan negara lain. Pernyataan itu muncul setelah sekutu AS, Korea Selatan menyarankan bahwa vaksin virus corona dan bantuan lain dapat mendorong kerja sama.
Kritik terhadap bantuan kemanusiaan AS itu diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Minggu (11/7/2021). Hal itu menjadi indikasi jelas bahwa kritik tersebut merupakan cerminan pemikiran pemeritah Korea Utara.
BACA JUGA: Gagal Tangani Covid-19, Kim Jong-un Lakukan 'Pembersihan' Terhadap Puluhan Pejabat Korut
Kang Hyon Chol, peneliti senior di Asosiasi untuk Promosi Pertukaran Ekonomi dan Teknologi Internasional yang berafiliasi dengan kementerian luar negeri Korea Utara, menyebutkan bahwa serangkaian contoh dari seluruh dunia menurutnya menyoroti praktik AS dalam menghubungkan bantuan kemanusiaan dengan tujuan kebijakan luar negerinya atau tekanan pada masalah hak asasi manusia.
BACA JUGA: Korsel Bersedia Berbagi Vaksin Covid-19 dengan Korut
"Ini dengan jelas mengungkapkan bahwa niat tersembunyi Amerika untuk menghubungkan 'bantuan kemanusiaan' dengan 'masalah hak asasi manusia' adalah untuk melegitimasi tekanan mereka pada negara-negara berdaulat dan mencapai skema politik jahat mereka," tulis Kang sebagaimana dilansir Reuters.
Di antara contoh yang dia sebutkan adalah menurunnya bantuan AS kepada pemerintah di Afghanistan, di mana AS akan menarik pasukannya yang terakhir dalam beberapa minggu mendatang.
"Dalam praktik sebenarnya, banyak negara telah mengalami rasa pahit sebagai akibat dari menggantungkan banyak harapan pada 'bantuan' dan 'bantuan kemanusiaan' Amerika," kata Kang.
Para pejabat Amerika mengatakan mereka mendukung bantuan kemanusiaan ke Korea Utara tetapi tidak ada upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan langsung.
Korea Selatan telah berjanji akan menyediakan vaksin virus corona jika diminta, dan beberapa analis berpendapat bahwa bantuan asing semacam itu dapat membuka peluang untuk melanjutkan pembicaraan diplomatik dengan Korea Utara, yang telah menolak sebagian besar tawaran dari Seoul dan Washington sejak 2019.
Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani hubungan dengan Korea Utara, mencatat artikel itu bukan pernyataan resmi dan mengatakan akan terus mencari cara untuk bekerja sama dengan Pyongyang untuk memastikan kesehatan dan keselamatan di kedua Korea.
Korea Utara tidak menunjukkan tanda-tanda ketertarikan publik pada bantuan dari Korea Selatan atau Amerika Serikat, meskipun telah menerima setidaknya bantuan terbatas dari China dan Rusia.
(Rahman Asmardika)
