Lima Langkah Kementan Urai Problematika Pupuk Bersubsidi
"Dengan efisiensi HPP ini maka akan didapati penambahan volume pupuk subsidi. Adapun efisiensi HPP dilakukan melalui revisi Permentan tentang Komponen HPP, menerapkan sistem eRDKK, sistem e-Verval untuk memastikan ketepatan penyaluran dan menaikan HET," ucapnya.
Kedua, penambahan personal penyuluh pertanian di lapangan, termasuk penyuluh swadaya. Ketiga, peningkatan infrastruktur pendukung pada BPP kecamatan sebagai satuan terkecil. Keempat, peningkatan kerja sama melalui MoU/Surat Keputusan Bersama.
"Terakhir, akselerasi digitalisasi (sistem eRDKK, Kartu Tani dan sistem eVerval) yang mudah diakses untuk meningkatkan transparansi pelayanan dan perlindungan petani," tuturnya.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Muhammad Firdaus menilai, salah satu hal yang sangat penting yakni dari sisi kebutuhan pupuk petani sebanyak 24 juta ton, sedangkan subsidi yang diberikan hanya 9 juta ton. Pada saat yang sama, produksi pupuk PT Pupuk Indonesia mencapai 15 juta ton.
"Artinya, dari sisi upaya pemerintah memberikan subsidi cukup berhasil," ujarnya.
Di sisi lain, jika mengacu kepada apa yang terjadi di luar negeri, di mana subsidi diberikan secara langsung, meski baik namun belum menjamin hal itu bisa diterapkan di Indonesia.
