Tak Setuju Amandemen UUD 1945, Muhammadiyah: Presiden 3 Periode Potensi Timbulkan Kekacauan
JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang wacana amandemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan Presiden tiga periode berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan perpecahan bangsa.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan sebaiknya semua pihak saat ini fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya, ketimbang mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden.
"Wacana dan usaha perpanjangan masa jabatan dan presiden tiga periode berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan perpecahan bangsa. Sebaiknya semua pihak sekarang ini lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya," kata Mu'ti saat dikonfirmasi MNC Portal, Kamis (2/9/2021).
Menurut Mu'ti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh jajaran pemerintahan harus fokus melaksanakan amanat rakyat dan berkhidmat sampai akhir masa jabatan dengan sebaik-baiknya. Karenanya, seharusnya tak ada lagi pihak yang berusaha menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
Baca juga: Bertemu Parpol Non Parlemen, Jokowi Tegaskan Tolak Amandemen UUD 1945
"Seharusnya tidak ada lagi pihak yang berusaha melakukan amandemen masa jabatan Presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan karena alasan apapun," tegas Mu'ti.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi kemarin bertemu dengan lima partai koalisi nonparlemen di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan itu Kepala Negara tegas menolak amandemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan Presiden tiga periode.
Di samping itu, Mantan Wali Kota Solo ini juga menegaskan dirinya tidak berminat memperpanjang masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia.
(Qur'anul Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
