Cegah Digunakan Taliban, AS Bekukan Rp142 Triliun Aset Negara Afghanistan
WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak berencana melepaskan miliaran dolar dana Afghanistan dalam bentuk emas, investasi, dan cadangan mata uang asing yang saat ini disimpan dan dibekukan oleh AS menyusul pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Hal itu disampaikan Washington meski ada tekanan dari kelompok kemanusiaan yang mengatakan pembekuan aset itu bisa berakibat pada runtuhnya ekonomi Afghanistan.
Sebagian besar aset bank sentral Afghanistan senilai USD10 miliar (sekira Rp142 triliun), saat ini diparkir di luar negeri. Aset-aset itu dianggap sebagai instrumen kunci bagi Barat untuk menekan Taliban agar menghormati hak-hak perempuan dan supremasi hukum.
BACA JUGA: AS Akan Danai Bantuan untuk Afghanistan, Bukan Pemerintahan Taliban
Pakar keuangan memperkirakan pembekuan aset ini akan terjadi setidaknya selama beberapa bulan ke depan.
Pejabat dari Departemen Luar Negeri AS, Departemen Keuangan AS, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dan badan-badan lainnya telah berdiskusi secara teratur tentang keuangan Afghanistan sejak Taliban mengambil alih pada pertengahan Agustus.
Keputusan apa pun untuk mengeluarkan dana kemungkinan akan melibatkan pejabat tinggi AS dari beberapa departemen tetapi pada akhirnya akan tergantung pada Presiden Joe Biden, kata para ahli sebagaimana dilansir Reuters.
BACA JUGA: 5 Fakta Pemerintahan Taliban di Afghanistan, Didanai China dan Tak Ada Menteri Wanita
Harga makanan dan bahan bakar melonjak di seluruh Afghanistan, di tengah kekurangan uang tunai yang dipicu oleh penghentian bantuan asing, penghentian pengiriman dolar dan kekeringan.
Departemen Keuangan AS minggu ini mengatakan telah memberikan lisensi yang memberi wewenang kepada pemerintah AS dan mitranya untuk terus memfasilitasi bantuan kemanusiaan di Afghanistan. Ini juga memberi Western Union, perusahaan pengiriman uang terbesar di dunia, dan lembaga keuangan lainnya lampu hijau untuk melanjutkan pemrosesan pengiriman uang pribadi ke Afghanistan dari para migran di luar negeri.
Departemen Keuangan tidak mengurangi sanksi terhadap Taliban atau melonggarkan pembatasan akses mereka ke sistem keuangan global, kata seorang juru bicara kepada Reuters.
