Sertifikat Vaksin Presiden Bocor di Medsos, DPR Minta Pengawasan Data Publik Diperkuat
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pengawasan data publik harus diperkuat. Pernyataan itu disampaikan menyusul beredarnya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial.
"Proses penyempurnaan, perbaikan, dan pengawasan data milik publik harus diperkuat. Memang disadari kkemenkes tidak ahli di bidang ini, tentu perlu kolaborasi dengan kominfo, dan badan siber nasional, jadi antisipasi dan mitigasi perlu dilakukan," kata Rahmad kepada wartawan, Sabtu (4/9/2021).
BACA JUGA: Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Beredar di Medsos, Netizen Heboh
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, kebocoran data kerap terjadi di sejumlah negara, bahkan di negara maju, tetapi bukan berarti hal itu harus dimaklumi. Terlebih lagi, bocornya data Presiden di media sosial, perlu adanya pendalaman.
"Pendalaman apakah itu betul sertifikat milik presiden, kalau betul perlu penyelidikan, apa yang sedang terjadi, siapa yang sedang bermain-main untuk mencuri itu apa manfaatnya dan apa kegunannya," ujarnya.
