Dunia Internasional Waspada Sambut Pemerintahan Baru Taliban
"Kami telah menderita kerugian besar untuk momen bersejarah ini dan era pertumpahan darah di Afghanistan telah berakhir," katanya kepada Al Jazeera.
Puluhan ribu orang pergi setelah Taliban merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus menyusul kampanye militer kilat, banyak dari mereka para profesional yang takut akan pembalasan karena hubungan mereka dengan pemerintah yang didukung Barat.
Pengumuman Taliban tentang pemerintahan baru pada Selasa (7/9) secara luas dilihat sebagai sinyal bahwa mereka tidak ingin memperluas basis mereka dan menghadirkan wajah yang lebih toleran kepada dunia.
Kelompok itu telah berjanji untuk menghormati hak-hak orang dan tidak mencari balas dendam, tetapi telah dikritik karena tanggapannya yang keras terhadap protes dan perannya dalam evakuasi ribuan orang yang kacau dari bandara Kabul.
Kabinet penjabat baru termasuk mantan tahanan penjara militer AS di Teluk Guantanamo. Lalu Menteri Dalam Negeri, Sirajuddin Haqqani, diburu AS atas tuduhan terorisme dan AS memberikan hadiah sebesar USD10 juta (Rp145 miliar) bagi pemberi petunjuk keberadaannya.
Para pemimpin Taliban telah bersumpah untuk menghormati hak-hak rakyat, termasuk hak-hak perempuan, sesuai dengan syariah, tetapi mereka yang telah menikmati kebebasan yang lebih besar selama dua dekade terakhir khawatir akan kehilangan kebebasan itu.
Namun terakhir kali Taliban memerintah Afghanistan, dari 1996 hingga 2001, perempuan dilarang bekerja dan anak perempuan dilarang bersekolah. Kelompok tersebut melakukan eksekusi di depan umum dan polisi agamanya menerapkan interpretasi yang ketat terhadap hukum Islam.
Alison Davidian, wakil kepala Badan PBB untuk Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan, mengatakan beberapa perempuan dilarang meninggalkan rumah tanpa kerabat laki-laki atau dipaksa berhenti bekerja.
“Kegiatan itu telah menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Dan ketakutan ini dapat dirasakan di seluruh negeri," ujarnya saat berbicara dari Kabul, kepada wartawan di New York.
Dalam sebuah wawancara dengan SBS News Australia, seorang pejabat senior Taliban mengatakan perempuan tidak akan diizinkan bermain kriket - olahraga populer di Afghanistan - atau mungkin olahraga lainnya karena "tidak perlu" dan tubuh mereka mungkin terbuka.
