Wanita Afghanistan Tidak Diizinkan Bekerja Bersama Laki-Laki
KABUL - Seorang tokoh senior Taliban mengatakan, perempuan Afghanistan tidak diizinkan untuk bekerja bersama laki-laki. Jika diterapkan secara formal aturan ini, maka akan secara efektif menghalangi para perempuan dari pekerjaan di kantor-kantor pemerintah, bank, perusahaan media dan seterusnya.
Seperti dilansir Reuters, Waheedullah Hashimi, seorang tokoh senior di Taliban yang dekat dengan kepemimpinan Taliban mengatakan bahwa kelompok itu akan sepenuhnya menerapkan versi syariah atau hukum Islam, meskipun ada tekanan dari masyarakat internasional untuk mengizinkan perempuan memiliki hak untuk bekerja di tempat yang mereka inginkan.
"Kami telah berjuang selama hampir 40 tahun untuk membawa sistem hukum syariah ke Afghanistan," kata Hashimi dalam sebuah wawancara. "Syariah tidak mengizinkan laki-laki dan perempuan untuk berkumpul atau duduk bersama di bawah satu atap,” lanjutnya.
"Laki-laki dan perempuan tidak bisa bekerja sama. Itu jelas. Mereka tidak diizinkan datang ke kantor kami dan bekerja di kementerian kami,” terangnya.
(Baca juga: Intel AS: Ada Ancaman Teroris Baru yang Lebih Besar Selain Afghanistan)
Hashimi mengatakan larangan terhadap perempuan juga akan berlaku untuk sektor-sektor seperti media dan perbankan, ketika perempuan menjadi semakin menonjol sejak Taliban jatuh pada 2001 dan pemerintah yang didukung Barat diusung.
Kontak antara laki-laki dan perempuan di luar rumah akan diperbolehkan dalam keadaan tertentu, misalnya saat berobat ke dokter laki-laki.
Perempuan juga akan diizinkan untuk belajar dan bekerja di sektor pendidikan dan medis. Namun keduanya harus dipisahkan.
"Kami tentu membutuhkan perempuan, misalnya dalam kedokteran, dalam pendidikan. Kami akan memiliki institusi terpisah untuk mereka, rumah sakit terpisah, universitas terpisah mungkin, sekolah terpisah, madrasah terpisah,” terangnya.
Tidak jelas sejauh mana komentar Hashimi mencerminkan kebijakan pemerintah baru, meskipun tampaknya komentar Hashimi lebih banyak didengar oleh publik ketimbang komentar dari beberapa pejabat lain.
