JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan tujuh bidang tanah di Jalan Sewor, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok, Kota Serang Banten yang disita KPK telah dikuasai oleh pihak lain.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah mendapat informasi dan memeriksa secara langsung ke lokasi tanah tersebut.
"KPK telah meminta secara lisan agar aktivitas tersebut dihentikan karena statusnya masih disita KPK. Namun, PT Bangun Mitra Jaya tetap bersikukuh melakukan aktivitasnya dan merasa punya hak atas tanah tersebut," ujar Ali saat dikonfirmasi, Senin (27/9/2021).
Baca juga: KPK Geledah Tiga Lokasi, Amankan Dokumen Terkait Suap Bupati Probolinggo
"KPK kemudian melayangkan surat pengaduan penguasaan tanah sitaan ini kepada Kepolisian Daerah Banten tertanggal 2 September 2021," tambahnya.
Adapun tujuh bidang tanah itu bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi "Untuk Keadilan".
Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita-06/01/01/2014, tanggal 15 Januari 2014 Telah Disita 7 Bidang Tanah sesuai dokumen:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1393 Luas 907 M2
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1433 Luas 1.666 M2
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1439 Luas 2.142 M2
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1440 Luas 1.006 M2
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1441 Luas 2.734 M2
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1449 Luas 3.245 M2
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1769 Luas 2.230 M
Dalam plang tersebut juga dituliskan, ‘Dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana. Bagi yang tidak berkepentingan, dilarang memasuki, menduduki, mempergunakan, dan/atau merusak areal serta segala sesuatu yang ada di atas tanah ini tanpa seizin Penyidik KPK”.