Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah di Jambi untuk Tidak Korupsi

Azhari Sultan, Okezone · Senin 27 September 2021 21:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 27 340 2477764 ketua-kpk-ingatkan-kepala-daerah-di-jambi-untuk-tidak-korupsi-CVa45WAt4L.jpg Ketua KPK Firli Bahuri. (Azhari Sultan)

JAMBI - Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menegaskan kepada Gubernur Jambi dan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi untuk menanamkan sikap atau komitmen melaksanakan serta mengelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi,.

"Tanamkan dalam hati sikap menjadi orang yang baik sebagai penyelenggara negara," ujar Firli saat berada di Jambi, Senin (27/9/2021).

Firli juga berharap upaya-upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem pada tata kelola pemerintahan daerah yang meliputi delapan area intervensi dan pembangunan sistem integritas melalui pendidikan serta penerapan whistleblowing system dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi di Jambi.

"Saya meminta komitmen seluruh kepala daerah di wilayah Jambi untuk memberantas korupsi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi," tutur Firli.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris terus berupaya maksimal memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik serta terhindar korupsi.

"Saya berharap, dengan kedatangan KPK memberi dampak positif pada pembangunan dan kemajuan daerah. KPK datang ke sini dan kita ingin Jambi lebih baik dari sebelumnya," ucap Al Haris.

Menurut Gubernur, pemerintahan yang bersih dari korupsi tentunya menjadi harapan besar masyarakat yang menginginkan Jambi semakin maju.

Karena itu, ia mnyebutkan, dengan perkembangan inovasi daerah dari berbagai bidang yang tidak lagi terkendala akibat tata kelola pemerintah yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan daerah.

"Dengan adanya fungsi pengawasan KPK capaian program pembangunan yang tepat sasaran dapat tercapai. Fasilitasi KPK membantu kami untuk lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik," ucap Al Haris.

Baca Juga : Pengembang Nekat Dirikan Bangunan di Tanah Sitaan, KPK Lapor Polda Banten

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah provinsi/kabupaten dan kota berkomitmen untuk melaksanakan:

1. Memperbaiki dan memperkuat sistem dan tata kelola pemerintahan daerah dengan mengacu pada Monitoring Centre For Prevention (MCP) yang dikoordinasikan dan dimonitor evaluasi oleh KPK

2. Perencanaan, Penganggaran, Realisasi Keuangan dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah yang mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan publik

3. Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang bersih profesional dan akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

4. Penertiban, Pemulihan dan Pengamanan seluruh Sset Milik Pemerintah Daerah

5. Penguatan, Pengawasan dan Pengendalian dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah

6. Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat melalui Whistle Blowing System Terintegrasi dengan KPK

7. Melaksanakan kegiatan penanganan covid-19 dengan transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi

8. Mencegah korupsi di sektor pendapatan asli daerah dan mempersiapkan potensi PAD

9. Melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, mereka menandatangani Pernyataan Komitmen Pencegahan Korupsi dan Implementasi Saluran Pengaduan Masyarakat serta Penyerahan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah.

Di samping itu, KPK turut menyaksikan peluncuran Whistleblowing System Pemerintah Provinsi Jambi dan PT Bank Jambi, serta peluncuran buku panduan pencegahan korupsi dan antigratifikasi yang diinisiasi oleh PT Bank Jambi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini