Isu Pencalonan Panglima TNI Dibarengi Reshuffle Kabinet, Ini Tanggapan PPP
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait calon Panglima TNI baru pada November 2021 setelah DPR memasuki masa sidang ke-2 pada awal November. Pencalonan Panglima TNI ini kabarnya dibarengi reshuffle kabinet.
Terkait isu tersebut, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengaku sejauh ini belum ada pembicaraan soal kocok ulang kabinet yang bersamaan dengan pencalonan Panglima TNI. Baik pembicaraan secara formal maupun informal di internal parpol koalisi.
“Sejauh ini belum ada (pembicaraan reshuffle),” kata pria yang akrab disapa Awiek itu saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (8/10/2021).
Itu karena, kata Awiek, reshuffle kabinet merupakan hak mutlak dan prerogatif Presiden Jokowi. Karena itu, PPP menghormati hak presiden itu.
“Soal kabinet sesuai konstitusi merupakan hak prerogratif presiden. Sehingga PPP menghormati hal tersebut,” ucapnya.
Yang pasti, menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini, PPP sebagai anggota koalisi pemerintah yakin Jokowi sudah mempertimbangkan dengan matang terkait sosok yang ada di kabinetnya.
Baca Juga : PDIP Beri "Kode" Surpres Calon Panglima TNI Dikirim ke DPR Awal November
“Tentu presiden sudah mempertimbangkan secara mendalam terkait dengan figur,” tuturnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
