Berdiri di Lahan Milik Warga, Gedung Dipagari Seng oleh Ahli Waris

Azhari Sultan, Okezone · Kamis 04 November 2021 14:20 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 04 340 2496633 berdiri-di-lahan-milik-warga-gedung-dipagari-seng-oleh-ahli-waris-b9vkSA1Qs9.jpg Gedung SD di Jambi berdiri di atas tanah milik warga (Foto : Antara)

JAMBI - Ratusan pelajar SD Negeri 135 yang berlokasi di kawasan Posos, Ekajaya, Palmerah, Kota Jambi bakal tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Pasalnya, gedung SD tersebut di bangun di atas lahan milik Nidar Syarfiati yang kini sudah meninggal dunia, ironisnya lagi, sekeliling gedung tersebut saat ini dipagari seng oleh ahli waris.

Bukan hanya itu, di sekitar pagar seng terdapat spanduk bertuliskan "SD N 135 berdiri di atas tanah, sertifikat hak milik nomor 140 Hj. Nidar Syarfiati S. Pd". Berdasarkan sertifikat yang terbit pada tahun 1995 itu, atas nama Nidar Syarfiati, dengan luas 3.600 meter persegi. Sedangkan tanah yang digunakan sekolah tersebut luasnya 2.000 meter persegi.

Salah satu ahli waris, Juned Baidillah, pamannya almarhum Nidar Syarfiati, mengaku pemagaran ini dilakukan dengan harapan Pemerintah Kota Jambi segera melakukan ganti rugi atau membeli lahan ini.

"Mohon diselesaikan pihak dinas atau Pemerintah Kota Jambi. Ada yang dipakai untuk akses, selama ini kita tidak komplain. Tapi, si pemilik minta ganti rugi mengenai tanah yang dipakai sekolah maupun yang di depannya," katanya, Kamis (4/10/2021).

Dia menambahkan, sudah 8 kali mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi. Namun, sampai sekarang belum ada kejelasan.

"Pertengahan Oktober sudah diberitahukan, jika tidak ada kejelasan dari diknas, sekolah bakal di pagar," tegasnya.

Pagar ini, menurutnya, tidak akan dibongkar selama Pemerintah Kota Jambi tidak berkomitmen untuk membeli tanah atau ganti rugi lahan.

Baca Juga : 3 Cerita Miris Sekolah yang Ditutup, Disegel Pemilik Lahan!

"Misalnya jaminan berupa surat yang menyatakan Pemerintah Kota Jambi sanggup mengganti rugi lahan," tukas Juned.

Menurutnya, tanah itu dibeli Nidar Syafriati pada tahun 1992 lalu dengan cara membeli dari pemilik tanah sebelumnya. Kemudian, pada tahun 1995 terbitlah sertifikat tanah atas nama Nidar tersebut dengan nomor sertifikat 3485.

"Namun, pada tahun 1996 Dinas Pendidikan membangun SD 135 tersebut melalui Lurah Talangbakung saat itu, Imam Dawawi" katanya lagi.

Ketika fondasi SD tersebut didirikan, pemilik tanah sudah mengingatkan bahwa SD tersebut di bangun di atas lahan milik Nidar. Kepala Dinas Pendidikan saat itu kemudian berjanji, permasalahan tanah ini akan diselesaikannya dengan cara diganti rugi.

Tetapi, hingga saat ini tidak ada kejelasan menyangkut ganti rugi lahan tersebut. Selanjutnya, pada pertengahan bulan lalu, pemilik tanah mewarning disdik jika tidak ada penyelesaian maka SD tersebut akan dipagar.

Meski demikian, ahli waris tidak juga mendapat respon seperti yang diharapkan. Akhirnya, tanah tersebut benar dipagar menggunakan seng pada minggu lalu.

"Kami dari pihak pemilik tanah berharap agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan, jika tidak maka pemilik tanah akan menutup semua akses masuk ke sekolah tersebut

Diakuinya, pihaknya bukannya tidak memikirkan itu untuk sekolah untuk belajar anak-anak. "Cuma kami berharap pihak terkait juga dapat memunculkan solusi yang tepat," ujarnya berharap.

Walaupun sudah dipagar seng di sekelilingnya, namun masih terdapat pintu masuk kecil di bagian kiri sekolah untuk akses keluar masuk sekolah tersebut.

Terpisah, Wali Kota Jambi, Syarif Fasha mengatakan, pihaknya sudah rapat dengan Disdik, BPKAD, kejaksaan dan lainnya. Hasilnya akan ada beberapa opsi yang akan diambil, di antarnya melalui upaya hukum.

Menurutnya, upaya hukum ini harus dilakukan pemilik lahan. Sementara pihaknya akan mempertanyakan ke BPN terkait sertifikat yang dimiliki pemilik tanah. Pasalnya, pada sertifikat itu ada tanda garis-garis putus.

“Setelah tulisan SE ada garis-garis putus dan kemudian ada perihal tanah kosong yang dimaksud lahan kosong itu. Itu yang mau kita tanyakan ke BPN. Maksudnya apa?” tukas Fasha.

Dia melanjutkan, dari keterangan lurah terdahulu, tanah itu sudah dihibahkan oleh pemilik tanah, yang tak lain adalah mantan kepala sekolah di SD tersebut.

Hanya saja, saat ini ahli waris menuntut itu. “Apakah yang dituntut ini tanah sekolah atau jalan yang di depan masih belum diketahui,” tutur Fasha.

Memang sejauh ini, diakuinya, Pemkot Jambi tidak memiliki surat (hibah) terkait sekolah tersebut. Namun, tidak mungkin pemerintah membangun tanpa adanya kejelasan atau kepemilikan.

“Mungkin surat hibahnya tidak ditemukan lagi. Kita akan bertemu ahli waris mencari solusinya,” ungkap Fasha.

Apakah nantinya Pemkot Jambi akan membeli tanah tersebut, sebut Fasha itu tidak mungkin. Sebab, pemerintah tidak boleh serta merta membeli atau mengganti tanah tersebut.

“Karena tanah itu masuk dalam aset daerah, kalau dibayar akan ada pengeluaran fiktif. Bagaimana mengeluarkannya, yakni melalui adanya gugatan. Kalau ternyata ahli waris menggugat dan hasil keputasan pengadilan inilah yang kita pakai untuk membayar ganti rugi,” tandas Fasha.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini