Sebulan Setelah Kudeta, Militer Kembalikan Abdalla Handoko Sebagai Perdana Menteri Sudan
KHARTOUM - Militer Sudan mengembalikan Abdalla Hamdok sebagai perdana menteri negara itu pada Minggu (21/11/2021) dan berjanji untuk membebaskan semua tahanan politik beberapa minggu setelah kudeta yang memicu kerusuhan mematikan. Namun, langkah itu tidak menghentikan warga untuk tetap turun ke jalan dan menolak kesepakatan apa pun yang melibatkan militer.
Di bawah perjanjian yang ditandatangani dengan pemimpin militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, Hamdok akan memimpin pemerintahan sipil teknokrat untuk masa transisi, perang yang dijalaninya setelah penggulingan otokrat Omar al-Bashir dalam pemberontakan 2019.
BACA JUGA: Kudeta di Sudan: Pejabat Pemerintah Ditahan, Internet Diputus, hingga Bandara Ditutup
Namun, kesepakatan itu ditentang kelompok-kelompok pro-demokrasi yang menuntut pemerintahan sipil penuh sejak penggulingan Bashir. Mereka juga marah atas kematian puluhan pengunjuk rasa oleh tentara sejak kudeta 25 Oktober.
Sebagai pahlawan gerakan protes, Hamdok dengan cepat berubah menjadi penjahat bagi sebagian orang.
"Hamdok telah menjual revolusi," teriak pengunjuk rasa setelah kesepakatan diumumkan. Asosiasi Profesional Sudan (SPA), sebuah kelompok protes terkemuka, menyebutnya "berbahaya".
Puluhan ribu orang bergabung dalam aksi unjuk rasa yang dijadwalkan di ibu kota, Khartoum, dan kota kembarnya Omdurman dan Bahri. Pasukan keamanan menembakkan peluru dan gas air mata untuk membubarkan mereka, kata saksi. Seorang pengunjuk rasa berusia 16 tahun di Omdurman meninggal karena luka tembak, kata Komite Sentral Dokter Sudan.
BACA JUGA: Diterjang Peluru Tajam, Setidaknya 15 Orang Tewas dalam Demonstrasi Anti Kudeta di Sudan
"Hamdok telah mengecewakan kami. Satu-satunya pilihan kami adalah (turun ke-) jalan," kata Omar Ibrahim, seorang pengunjuk di Khartoum sebagaimana dilansir Reuters.
Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Uni Eropa, Kanada dan Swiss menyambut baik langkah pemulihan jabatan Hamdok. Dalam pernyataan bersama negara-negara itu mendesak pembebasan tahanan politik lainnya.
Kekuatan Barat telah mengutuk pengambilalihan kekuasaan yang terjadi bulan lalu dan menangguhkan bantuan ekonomi ke Sudan, yang telah berusaha untuk pulih dari krisis ekonomi yang mendalam.
