Undang Taiwan ke KTT Demokrasi, AS Bikin Berang China
WASHINGTON – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengundang Taiwan ke "KTT Demokrasi" yang akan digelar pada Desember, menurut daftar peserta yang diterbitkan pada Selasa (23/11/2021). Langkah ini telah membuat marah China, yang memandang pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai wilayahnya.
Pertemuan “KTT Demokrasi” ini merupakan yang pertama kali digelar dan bertujuan untuk membantu menghentikan kemunduran demokrasi dan erosi hak dan kebebasan di seluruh dunia. KTT ini dipandang sebagai ujian dari pidato pertama Biden terkait kebijakan luar negeri yang disampaikannya pada Februari, dimana dia mengatakan akan mengembalikan AS ke kepemimpinan global untuk menghadapi kekuatan otoriter yang dipimpin oleh China dan Rusia.
BACA JUGA: China: Taiwan Tidak Punya Hak Bergabung dengan PBB
Ada 110 peserta dalam daftar undangan Departemen Luar Negeri untuk acara virtual yang akan digelar pada 9 dan 10 Desember itu, dengan dua negara besar, China dan Rusia tidak termasuk di dalamnya.
Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan pemerintah akan diwakili oleh Menteri Digital Audrey Tang dan Hsiao Bi-khim, duta besar de facto Taiwan di Washington.
"Undangan negara kami untuk berpartisipasi dalam 'KTT untuk Demokrasi' merupakan penegasan dari upaya Taiwan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia selama ini," tambah kementerian itu sebagaimana dilansir Reuters.
Sebaliknya, China mengatakan "sangat menentang" undangan tersebut.
BACA JUGA: Militer China Pantau Pergerakan Kapal Perang AS di Selat Taiwan
"Tindakan AS hanya menunjukkan demokrasi hanyalah kedok dan alat untuk memajukan tujuan geopolitiknya, menindas negara lain, memecah belah dunia dan melayani kepentingannya sendiri," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian kepada wartawan di Beijing.
Undangan untuk Taiwan datang ketika China telah meningkatkan tekanan pada negara-negara untuk menurunkan atau memutuskan hubungan dengan pulau itu, yang dianggap oleh Beijing tidak memiliki hak untuk diakui sebagai negara.
Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri mengatakan Beijing tidak berhak berbicara mewakili pulau itu.
