Cara KPK Cegah Pengusaha Lakukan Suap
Cara yang terakhir, kata Pahala, terkait lingkungan usaha. Perlu adanya hubungan bisnis yang baik antara pengusaha dan juga Pemerintah. Maka, KPK pun membentuk komite advokasi daearah (KAD).
"Oleh karena itu kita ingin mengupayakan lingkungan usaha yang bisa berbisnis tanpa suap ini yang paling susah, kita bentuk komite advokasi daerah di 34 provinsi. Namanya serem tapi sebenarnya intinya cuma bagaimana Kadin provinsi dengan seluruh sektor dibawahnya bisa duduk bersama dengan Pemerintah dengan sistem di pemerintahan untuk keluhannya apa, kalau bisnisnya susah kita gak urus, tapi kalau bisnisnya susah karena gak nyuap nah itu kita urus," ungkapnya.
"Beberapa regulasi yang berlebihan dari pemerintah daerah, kita undang dalam satu meja dan kita upayakan perubahan regulasi," pungkasnya.
(Angkasa Yudhistira)
