“Mekanisme permodalan ini menjadi unik, karena sindikasi dari begitu banyak bank bekerja bersama menyalurkan dan dikoordinasi oleh Bank DKI, lalu sampai itu di rakyat. Inilah yang namanya menggunakan mekanisme pasar untuk menghadirkan keadilan sosial yakni memberikan suntikan ke pasar tapi langsung diberikan kepada yang kecil (pelaku UMKM),” jelasnya.
Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy menyebut, langkah konkret Bank DKI selain memberikan bantuan permodalan, juga memberikan pelatihan serta mendorong agar UMKM di Jakarta masuk ke dalam pasar digital.
“Indonesia ini UMKM-nya 80 persen, jadi ini yang perlu kita bangun untuk membesarkan UMKM dan Bank DKI masuk di sana melalui Jakpreneur juga. UMKM butuh pelatihan dan pendampingan, selain itu UMKM juga sedang didorong untuk melakukan digitalisasi produk dan Bank DKI terlibat di dalamnya,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu mengapresiasi langkah Bank DKI yang telah menyatukan sistem pembiayaan secara konvensional maupun yang syariah.
“Dari Rp4 triliun yang ditandatangani, ada Rp2,2 triliun dari bank konvensional dan Rp1,8 triliun yang dibiayai dari BPKH dan unit syariah. Jadi, Alhamdulillah, Bank DKI telah menyatukan antara kredit dengan prinsip syariah dan konvensional,” pungkasnya.
(Widi Agustian)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.