Soal Presidential Threshold, Arief Budiman: Parpol Nonparlemen Bisa Usung Capres Lewat Skema Koalisi 25%
Lebih parah lagi, kalau pembahasan PT semata-mata dikendalikan oleh kalkulasi persentase kursi DPR demi meloloskan capres-capres yang tidak disukai pemilih, tidak jelas pemikiran politiknya bagi masa depan Indonesia, tidak kokoh sikap kebangsaannya, karena semata mengejar gengsi kekuasaan kepresidenan, tidak mempunyai perspektif yang solid terhadap posisi Indonesia pada percaturan politik global, dan tidak memiliki akar kuat di masyarakat.
Arief menyoroti jika tenggat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Legislatif bersamaan dengan penetapan capres, maka sudah bisa dipastikan tidak akan ada dinamika dialektik dalam penentuan capres partai, karena para caleg partai pasti terkunci nasibnya di DCT.
Ia menegaskan, sepanjang partai-partai membangun proses kandidasi capres yang bermartabat, terukur, dan aspiratif dengan menjamin partisipasi publik, termasuk mengelola partisipasi segenap anggota partainya secara transparan, maka berapapun PT-nya tidaklah menjadi masalah.
"Dalam konteks Partai Perindo, kami menghormati proses di Mahkamah Konstitusi dan apabila perlu dibahas kembali di DPR, silakan fraksi-fraksi patuh pada putusan MK," pintanya
Apapun yang diputuskan MK nanti, yang terpenting adalah proses kandidasi kepemimpinan nasional harus bermartabat dan menjunjung aspirasi rakyat. Partai politik yang sudah diamanahkan oleh Konstitusi untuk menjaring dan menentukan capres/cawapres wajib hukumnya memperhatikan dengan seksama aspirasi rakyat.
(Qur'anul Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
