Terkait Kasus Wadas, Ketua DPD Ingatkan Polisi Tak Represif
Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, komunikasi harus dilakukan dengan lebih intensif.
"Untuk semua pihak, saya imbau agar tidak melakukan aksi yang bisa mengacu pada anarkis. Aparat kepolisian, pemerintah, serta masyarakat harus mengedepankan komunikasi. Harus ada titik temu," katanya.
Menurut LaNyalla, proyek strategis nasional yang dijalankan pemerintah tidak boleh membuat masyarakat menderita.
"Jika pembangun itu memang bermanfaat untuk masyarakat banyak, tentu kita akan mendukung. Namun, dalam prosesnya tentu tidak boleh membuat masyarakat justru dirugikan. Semua harus berjalan dengan mengedepankan win-win solution," katanya.
LaNyalla mengatakan, kondisi yang terjadi saat ini menimbulkan kesan jika masyarakat hanya dibutuhkan saat pemilihan saja.
"Jika cara-cara pendekatan humanis diabaikan, kesan masyarakat hanya dibutuhkan saat pemilihan itu akan susah dihilangkan. Oleh sebab itu, pihak-pihak terkait harus memikirkan dampak dari tindakan yang diambil," ujarnya.
Sementara YLBHI dan LBH Yogyakarta memberikan pernyataan sikap terhadap kasus di Desa Wadas
YLBHI dan LBH Yogyakarta meminta aparat kepolisian dan TNI ditarik mundur dari Desa Wadas, serta membebaskan warga yang ditangkap atas konflik tersebut.
YLBHI dan LBH Yogyakarta juga meminta agar pengukuran di Desa Wadas dihentikan, begitu juga rencana penambangan Quarry di Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener.
(Awaludin)
