Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Panggil Ustadz hingga Camat
JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan korupsi terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada hari ini, dilakukan pemeriksaan 11 saksi.
Adapun, 11 saksi tersebut yakni, seorang Ustadz M Jumali Firdaus; Koordinator Substansi Peralihan Hak Kantor Pertanahan Probolinggo, Ismail; Ibu Rumah Tangga, Yenni Kurniawan Hariwinarto; PNS, Yuswanto; serta Camat Sukapura, Rochmad Widiarto.
Baca Juga: Bupati Hulu Sungai Utara Diduga Terima Suap Terkait Jual-Beli Jabatan
Kemudian, enam pihak swasta yakni, Purnadi; Dini Rahmania; Adnan Mochamad; Abdul Hafid; Tjondrosusilo; dan Indah. Pemeriksaan terhadap 11 saksi tersebut rencananya dilaksanakan di Mapolres Probolinggo Kota.
"Hari ini pemeriksaan saksi kasus terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dan TPPU. Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (16/2/2022).
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan Anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo.
KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka. Adapun, 20 orang tersangka lainnya itu yakni, Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen.
Baca Juga: KPK Pindahkan Belasan Penyuap Bupati Probolinggo ke Rutan di Jatim, Ada Apa?
Kemudian, Abdul Wafi; Kho'im; Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nuruh Huda; Hasan; Sahir; Sugito; Samsuddin; Doddy Kurniawan; serta Muhamad Ridwan. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Probolinggo.
Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektare, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.
Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp362,5 juta saat operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan.
Setelah dilakukan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Puput Tantriana Sari bersama-sama suaminya, Hasan Aminuddin. KPK kemudian menjerat keduanya sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan TPPU.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
