Bamsoet: MPR dan Pemerintah Sepakat Terus Wujudkan Kondisi Papua Aman, Damai dan Kondusif
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah bersama MPR RI sepakat untuk terus menjadikan kondisi di Papua dan Papua Barat semakin aman, damai, dan kondusif.
Kata dia, ke depannya pendekatan yang dilakukan bukan mengandalkan operasi teritorial, melainkan memperkuat pendekatan humanis emosional kebangsaan melalui berbagai tokoh masyarakat Papua. Selain itu, mengedepankan pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
Menurut catatan Komnas HAM, sepanjang tahun 2021 telah terjadi 53 peristiwa kekerasan di Papua dengan melibatkan personel TNI-Polri dan kelompok kekerasan bersenjata di Papua yang menyebabkan 47 orang menjadi korban, sebanyak 24 orang di antaranya meninggal dunia. Di awal tahun 2022, aksi kekerasan juga masih terjadi antara lain penembakan Anggota Satgas Nemangkawi di Distrik Kiwirok; penyerangan terhadap prajurit TNI yang sedang memperbaiki jembatan di Distrik Aifat Timur Tengah; penyerangan Pos TNI di Distrik Gome; dan penembakan personel TNI di Distrik Sugapa.
"MPR RI dalam kapasitasnya sebagai penjaga konstitusi, iklim dan suhu politik nasional terpanggil untuk membangun pemikiran konstruktif. Karena pada prinsipnya, setiap penyelesaian konflik harus diupayakan melalui musyawarah secara damai dengan pemikiran yang terbuka, dan tanpa kekerasan. Sehingga dapat melihat setiap persoalan dari berbagai sudut pandang. Pemerintah pusat melalui Kemenko Polhukam telah menjadikan Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI For Papua (MPR RI For Papua) sebagai mitra kerja strategis dalam membangun Papua dengan mengedepankan pendekatan humanis emosional kebangsaan," ujar Bamsoet -sapaan akrabnya- usai pertemuan antara Pimpinan MPR RI, MPR RI For Papua dan Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (16/2/22).
Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Pimpinan MPR RI For Papua sekaligus Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Yorrys Raweyai, Sekretaris MPR RI For Papua sekaligus Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Filep Wamafma, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Wakil Kepala BIN Letjen TNI Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, Kasum TNI Letjen TNI Eko Margiyono, Wakabaintelkam Polri Irjen Pol Merdisyam, Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono, dan Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro.
Baca juga: Ketua MPR : Ungkap Praktik Kecurangan Karantina yang Bikin Malu Indonesia!
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, MPR For Papua beranggotakan 21 anggota MPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat. Terdiri dari 4 anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua, 4 anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, 10 anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua, dan 3 anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat. Sangat tepat untuk menjembatani sekaligus membantu mensosialisasikan berbagai program kerja yang telah dilakukan pemerintah pusat kepada masyarakat Papua.
Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak Lagi, Bamsoet Usul Lockdown Regional
"Selain itu, perlu juga dukungan dari ketua umum dan pimpinan partai politik. Karena partai politik memiliki kader hingga ke tingkat desa, RW, hingga RT, untuk menguatkan jaring kebangsaan di Papua. Karenanya pertemuan dengan para pimpinan partai politik juga perlu dilakukan Kemenkopolhukam bersama MPR RI For Papua. Sehingga isu terkait Papua tidak lagi menjadi perhatian internasional, khususnya dalam berbagai persidangan di United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB)," jelas Bamsoet.
