Sudah Izin Jokowi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat Akan Pukul Bupati yang Gagal Turunkan Stunting
KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor B Laiskodat menegaskan kepada seluruh kepala daerah se-provinsi kepulauan itu untuk wajib mendukung penuh Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI).
(Baca juga: Jika Program Penurunan Stuntung Tak Jalan, Gubernur NTT: Kemana Bupati & Wali Kotanya?)
“Saya mengajak kita semua untuk bekerja maksimal dalam pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka stunting," kata Gubernur dalam keterangan tertulis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jumat (4/3/2022).
Dikatakan, mulai hari ini, diperintahkan kepada semua jajaran dan seluruh kepala daerah se-NTT untuk menggunakan data akurat yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam memetakan keluarga yang memiliki anak stunting dan keluarga yang berpotensi stunting.
(Baca juga: Positif Covid-19, Gubernur NTT Victor Laiskodat Dirawat di RSPAD)
Dalam kesempatan itu, dia mengaku telah meminta izin kepada Presiden Jokowi saat berkunjung ke wilayah Pulau Sumba beberapa waktu lalu.
"Waktu Pak Presiden datang ke Sumba, beliau bilang, 14 persen nasional untuk stunting di tahun 2024. Saya minta izin, kalau umpama sudah tidak bisa tidak diajar lagi saya pukul. Pak Presiden jawabnya begini, perlu itu. Jadi buat para bupati mohon maaf jadi kalau stunting tidak turun-turun saya pukul," kata dia.
"Jadi saya minta izin presiden dulu sebelum saya pukul," sambung Viktor.
Orang nomor satu di NTT itu merasa malu karena nama NTT hanya dikenal masyarakat luar sebagai “juaranya” kemiskinan dan angka stunting saja.
Ia memerintahkan agar data tentang keluarga yang "by name by addres" milik BKKBN sangat memudahkan Pemprov NTT untuk mengintervensi keluarga yang berpotensi stunting.
Menurutnya, tidak ada cara lain untuk menurunkan angka stunting selain berkolaborasi dengan semua kalangan di NTT.
