KSPSI Curhat Impor Tinggi, LaNyalla Klaim Sudah Ingatkan Pemerintah sejak Lama
Sementara Sekjen KSPSI Arif Winardi menanggapi bahwa Omnibus Law tidak direspon baik oleh investor. Tak banyak investor dari luar negeri yang datang.
"Karena mereka tahu aturan ini mengebiri tenaga kerja. Mendzolimi para buruh. Contohnya Elon Musk, dia lebih milih invest di India. Karena tahu hak pekerja di sini diabaikan," ucap dia.
"Omnibus Law seolah-olah menawarkan buruh tanpa kehormatan oleh pemerintah. Karena itu kami berharap DPD berkoalisi dengan buruh agar aturan ini dihapus," kata Arif.
Sedangkan menurut Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Ketua DPD RI selalu mengatakan bahwa persoalan bangsa ini diselesaikan hanya bisa diselesaikan di hulu. Karena itu DPD RI mewacanakan kembali konsep Ekonomi Pancasila seperti dalam Pasal 33 UUD 1945 Ayat (1), (2) dan (3).
"Ketua DPD RI kemudian mewacanakan konsep 4P. Di mana negara, swasta, dan rakyat terlibat dalam sebuah kerja bersama. Dan rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau sumber daya alam di daerahnya," pungkasnya.
Dalam pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Sumatera Barat Alirman Sori dan Tamsil Linrung (Sulsel), Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Togar M Nero dan Brigjen (Pol) Amostian.
Hadir Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Sekjen KSPSI Arif Winardi, Wakil Sekjen KSPSI Liliek Nugroho, Wakil Sekjen Rosa Pasaribu, Wakil Sekjen Gatot Subroto, Ahmad Yani (Wakil Bendahara), Nano Haryono (Ketua PP FSPKSI), Daulat K (Ketum PP FSPMI) dan beberapa pengurus lainnya.
(Arief Setyadi )
