Inggris Ingin Beri Senjata Mematikan untuk Ukraina Lawan Serangan Rusia
INGGRIS - Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson diduga mengatakan kepada kabinetnya pada Selasa (29/3) bahwa dia ingin memberi bantuan militer "lebih mematikan" ke Ukraina untuk membantu negara itu mengusir serangan Rusia.
Hal ini diungkapkan The Times yang melaporkan pada Rabu (30/3) dengan mengutip sumber pemerintah.
Laksamana Tony Radakin, kepala Staf Pertahanan, dikatakan telah menyatakan pada pertemuan yang sama bahwa Inggris sedang bergerak ke "fase baru" dukungannya untuk Ukraina.
Menurut laporan itu, Johnson tidak merinci senjata apa yang ada dalam pikirannya. Sebuah sumber pertahanan mengatakan kepada outlet itu bahwa Ukraina membutuhkan “tembakan dalam jarak jauh,” termasuk artileri berat.
Baca juga: Bantu Ukraina agar Negara Tak Lumpuh, Inggris Akan Beri Dana Rp1,4 Triliun
Senjata self-propelled AS-90 Angkatan Darat Inggris digambarkan sebagai salah satu opsi, tetapi sumber tersebut mencatat bahwa itu adalah sistem lama, yang akan diganti pada 2026.
Baca juga: Inggris: Invasi Rusia ke Ukraina Telah Dimulai, Sanksi Akan Dijatuhkan
The Times mengatakan Johnson juga terkesan dengan penggunaan drone serang Bayraktar TB2 buatan Turki di Kiev, dan ingin AS memberi Ukraina rudal anti-kapal dan sistem pertahanan udara yang lebih canggih.
Pekan lalu, Johnson menjanjikan tambahan 6.000 anti-tank dan rudal “ledakan tinggi” ke Kiev.
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, meminta NATO untuk "satu persen" dari tank dan pesawatnya. Dia juga berulang kali mendesak blok pimpinan AS untuk mendirikan zona larangan terbang di atas Ukraina, yang berarti bahwa kekuatan Barat harus menembak jatuh pesawat tempur Rusia. NATO menolak permintaan itu, karena khawatir akan terjadi perang terbuka dengan Moskow.
Diketahui, negara-negara Barat telah memasok Ukraina dengan senjata setelah Moskow meluncurkan kampanye militernya pada 24 Februari lalu. Namun, Kiev telah berulang kali meminta lebih banyak bantuan, dengan alasan bahwa tingkat dukungan saat ini tidak cukup.
Moskow menyerang Ukraina pada akhir Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah di dalam negara Ukraina.
Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan NATO. Kiev mengatakan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.
(Susi Susanti)
