Share

Ketua DPD RI Minta RUU Koperasi Lindungi Pelaku UMKM

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 24 Juni 2022 17:45 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 24 525 2617730 ketua-dpd-ri-minta-ruu-koperasi-lindungi-pelaku-umkm-Iq2cfKYCt0.jpg Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti / Foto: Biro Pers LaNyalla

BANDUNG - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah dan DPR RI segera merampungkan Rancangan Undang-undang Perkoperasian. Dia pun meminta RUU tersebut menjadi instrumen pelindung bagi koperasi dan pelaku UMKM dari segala kendala maupun ancaman yang datang.

 BACA JUGA:Peneliti Indikator Politik Sebut Koalisi Parpol Masih Terlalu Dini dan Tak Langgeng Sebelum Pendaftaran Capres

Sebab, hingga saat ini koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), masih menjadi tempat termudah bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengakses pembiayaan dan permodalan.

"Pemodalan merupakan faktor yang paling mendesak bagi pelaku UMKM karena pada umumnya modal usaha mereka di bawah Rp50 juta dan aset yang diagunkan pun bernilai kecil. Permasalahan yang mereka hadapi adalah tingkat kepercayaan perbankan yang minim, juga kurangnya literasi finansial. Salah satu yang menjadi alternatif pinjaman adalah KSP," ujar LaNyalla di sela-sela kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/6/2022).

 BACA JUGA:Ketua DPD La Nyalla Dukung Perkembangan Batik Pesisir Selatan

Namun, terkadang keberadaan KSP yang dianggap sebagai ujung tombak perekonomian, faktanya malah mematikan usaha. Di mana ada KSP yang menetapkan bunga maupun biaya administrasi yang besar dan tidak rasional. Misalnya dengan pinjaman Rp40 juta dengan tenor 4 tahun, nasabah hanya menerima Rp30 juta dan pengembalian menjadi Rp70 juta.

"Hal ini membuat usaha tidak dapat berkembang. Yang ada malah tercekik karena beban utang yang besar dari pokok pinjaman," ucap dia.

Kondisi lapangan seperti itulah, kata LaNyalla, yang harus dicermati dan dituangkan dengan tepat dalam RUU Perkoperasian nantinya.

 BACA JUGA:Heboh Mobil Brio Simpan Senapan Laras Panjang, Brimob Cari Bahan Peledak di Lokasi

"Saya setuju terkait dengan fungsi pengawasan, keberadaan LPS

(Lembaga Penjamin Simpanan) khusus koperasi di dalam RUU Perkoperasian. Lalu adanya aturan sanksi pidana atas praktik-praktik yang merugikan nasabah. Karena fakta itu tadi, banyak KSP bermasalah, namun tetap beroperasi. Dalam kondisi ini aparat kepolisian harus bisa melakukan tindakan," katanya.

 BACA JUGA:Duh! Gejala Utama BA.4 dan BA.5 Samar dengan Sakit Flu Biasa

Draf RUU Perkoperasian yang tengah disusun Kemenkop UKM, merupakan pengganti dari UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini