Boris Johnson Mundur Sebagai PM Inggris, Tetap Menjabat Sampai Pengganti Dipilih
LONDON - Boris Johnson mengumumkan pada Kamis (7/7/2022) bahwa ia akan mundur sebagai perdana menteri Inggris. Pengumuman ini muncul setelah dia ditinggalkan oleh para menteri dan sebagian besar anggota parlemen Konservatifnya menyusul rangkaian skandal.
Akhirnya menyerah setelah lebih dari 50 menteri berhenti dan anggota parlemen mengatakan dia harus mundur, Johnson yang terisolasi dan tidak berdaya berbicara di luar Downing Street-nya untuk mengonfirmasi bahwa dia akan mengundurkan diri.
“Proses pemilihan pemimpin baru itu harus dimulai sekarang,” kata Johnson sebagaimana dilansir Reuters.
“Dan hari ini saya telah menunjuk kabinet untuk bertugas, seperti yang akan saya lakukan sampai pemimpin baru ada," lanjutnya.
Setelah berhari-hari berjuang untuk mempertahankan posisinya, Johnson telah ditinggalkan oleh semua kecuali segelintir sekutu setelah serangkaian skandal terbaru menghilangkan kesediaan mereka untuk mendukungnya.
"Pengunduran dirinya tidak bisa dihindari," kata Justin Tomlinson, wakil ketua Partai Konservatif, di Twitter. "Sebagai sebuah partai kita harus cepat bersatu dan fokus pada apa yang penting. Ini adalah saat-saat yang serius di banyak bidang."
Konservatif sekarang harus memilih pemimpin baru, sebuah proses yang bisa memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
Jajak pendapat YouGov singkat menemukan bahwa menteri pertahanan Ben Wallace adalah favorit di antara anggota Partai Konservatif untuk menggantikan Johnson, diikuti oleh menteri perdagangan junior Penny Mordaunt dan mantan menteri keuangan Rishi Sunak.
Krisis itu terjadi ketika warga Inggris menghadapi tekanan paling ketat pada keuangan mereka dalam beberapa dekade, setelah pandemi Covid-19, dengan inflasi yang melonjak, dan ekonomi diperkirakan menjadi yang terlemah di antara negara-negara besar pada 2023 selain Rusia.
Ini juga mengikuti perpecahan internal selama bertahun-tahun yang dipicu oleh pemungutan suara 2016 yang ketat untuk meninggalkan Uni Eropa, dan ancaman tuntutan untuk referendum kemerdekaan Skotlandia, yang kedua dalam satu dekade.
