"Sampai dengan saat ini, saya tegaskan kami dari pengurus pondok pesantren, dan keluarga KH. Mukhtar Mukti belum menerima surat resmi pencabutan izin dari Kemenang. Kami baru mengetahuinya dari media massa," ujar Joko.
Permintaan agar pemerintah mengkaji ulang pencabutan izin tersebut, menurut Joko, juga terkait nasib ribuan santri yang saat ini menempuh pendidikan dan menimba ilmu di Pondok Pesantren Shidiqiyyah Ploso Jombang.
(Fahmi Firdaus )