GARUT - Pelaku pengunggah konten pornografi di dunia maya dapat dijerat hukum. Kepastian itu disampaikan Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandung (Unisba) Prof Nandang Sambas, saat menyikapi kasus wanita diduga asal KabupatenĀ Garut, yang menjajakan foto dan video syur dirinya di media sosial.Ā
"Penjualan konten yang mengandung asusila merupakan bentuk dari tindak pidana. Lihat di UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)," kata Prof Nandang Sambas di Madinah, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (31/7/2022).Ā
Kriminolog Unisba ini pun menegaskan bahwa pembuat, pengedar, dan penyimpan konten pornografi juga dapat dipidana. Tak main-main, ancaman hukuman yang menanti tergolong berat.Ā
"Ancaman sanksi bagi yang buat, pengedar, yang menyimpan itu bisa dipidana 4 tahun dan denda berat. UU ITE sudah mengaturnya, seperti ditegaskan dalam Pasal 27," ujarnya.Ā
Ā Baca juga:Ā Wanita Garut Posting Foto dan Video Syur di Medsos, Sudah Ditonton Puluhan Ribu Kali
Mengutip laman sumber informasi hukum, Yuridis.id, Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur 'Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan'.Ā
Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 milliar.
Seperti diketahui, Prof Nandang Sambas menduga motif ekonomi menjadi salah satu latar belakang utama wanita yang diduga asalĀ GarutĀ memposting foto-foto dan video syur dirinya di internet. Hal tersebut mendorong wanita kini tak malu lagi bahkan menawarkan kemolekan tubuhnya untuk dipertontonkan.Ā
"Ada kecenderungan motif ekonomi, kemudian lunturnya nilai moral masyarakat," jelasnya.Ā
Dugaan faktor utama ini, lanjutnya, menguat dengan dukungan perkembangan teknologi informasi yang semakin mudah diakses oleh siapapun. Kondisi tersebut diperparah oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terkait konten legal dan ilegal.Ā
