Share

Kementan Sosialisasikan Permentan No 10/2022, Mentan SYL: Mari Rapatkan Barisan

Agustina Wulandari , Okezone · Senin 01 Agustus 2022 20:10 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 01 1 2640243 kementan-sosialisasikan-permentan-no-10-2022-mentan-syl-mari-rapatkan-barisan-RWguj4bv8w.jpg Pupuk. (Foto: Dok. okezone.com)

JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengajak semua pihak untuk merapatkan barisan menghadapi harga pupuk dunia yang semakin naik. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengeluarkan Permentan No 10/2022 yang mengatur tata cara alokasi dan HET pupuk bersubsidi.

Menurut Mentan SYL, hal ini sangat penting dan strategis. "Hal ini sangat menentukan kondisi rakyat bangsa dan Negara yang akan datang. Pertanian hebat bangsa hebat, pertanian kokoh bangsa kokoh. Karena, kebutuhan tersier bisa ditunda, tapi makanan, pertanian tidak boleh sedikitpun tertunda," ujarnya, saat acara Ngobras, Senin (1/8/2022).

Ia menambahkan, apa yang dialami dunia saat ini tidak biasa. Ia menegaskan jika dunia sedang tidak baik-baik saja.

"Kita menghadapi tiga hal. Pertama Covid-19, climate change, dan perang Rusia-Ukraina. Krisis energi, produktivitas pertanian dunia sedang menurun karena cuaca, dan karena krisis pupuk. Di beberapa negara ada yang goncang karena perihal pupuk," ujarnya.

Mentan SYL menilai pupuk indonesia akan menghadapi tantangan besar. Sebab, harga pupuk dunia naik 3 kali lipat.

"Mari rapatkan barisan. Petunjuk Presiden adalah cari langkah paling tepat agar pupuk di Indonesia tidak bersoal. Oleh karena itu, hadirlah PP, UU dan Permentan No 10 Tahun 2022. Saya harap pupuk Indonesia tidak bersoal, minimal volumenya masih sama dengan periode yang lalu," katanya.

Walaupun penyesuaian, Mentan SYL berharap secara volume masih sama dengan yang lalu. Ia juga meminta masalah pupuk bisa ditangani dengan baik sampai dengan September.

"Pupuk tidak langka sesuai dengan program yang ada, tetapi pupuk masih kurang. Kalau kurang, tentu prioritasnya harus hadir, yang harus dapat adalah yang sesuai SOP dan aturan yang ada serta tata kelola yang harus diperbaiki, jangan ada kecurangan, penyelewengan, kita akan tindak tegas," tuturnya.

Ia menegaskan, transparansi harus dilakukan. Semua yang bertanggung jawab sesuai tugas, fungsi dan peranannya harus mengawasi, serta tim kerja yang baik. Selain itu, harus ada pusat data untuk mengecek, sehingga kalau ada masalah bisa segera ditangani.

"Semua penanganan pupuk harus menggunakan metode CCA, cepat, cermat dan akurat. Pemerintah akan upayakan KUR untuk menopang pengembangan alternatif pupuk selain pupuk subsidi," ucapnya.

Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil mengatakan, per 8 Juli hal ini sudah diundangkan resmi.

"Namun ada relaksasi waktu 3 bulan sampai 31 September untuk jenis pupuk lain selain urea dan NPK, seperti pupuk organik, ZA, dan lainnya masih boleh dihabiskan di kios sampai batas 31 September, nanti kalau sudah Oktober sudah diberlakukan tata kelola yang baru," katanya.

Peraturan baru itu adalah mengurangi jumlah komoditas penerima pupuk bersubsidi, dari 70 komoditas menjadi 9.

"Tepatnya 9 komoditas strategis yang terbagi jadi 3 komoditas tanaman pangan padi, jagung dan kedelai. 3 komoditas horti cabai, bawang merah, bawang putih dan 3 komoditas perkebunan tepung rakyat, kakao rakyat dan umbi rakyat," ujar Ali.

Ditegaskannya, secara garis besar pupuk subsidi sesuai dengan Permentan, berdasarkan alokasi dari pusat kepada Pemerintah Daerah. Nanti Pemda bagikan kepada kabupaten/kota dan seterusnya.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

(Wul)

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini