Wapres Maruf Amin Minta Usul Persekutuan Gereja untuk Percepatan Pembangunan Papua
JAYAPURA - Jajaran Sekretariat Wakil Presiden RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama Persekutuan Gereja Gereja di Papua (PGGP) dan Kementrian/Lembaga terkait bahas Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Tanah Papua.
Rapat yang digelar di Aula Gedung Keuangan Negara Kota Jayapura ini melibatkan sejumlah pejabat dari kementerian/lembaga teknis dan lembaga gereja di Tanah Papua yang tergabung dalam PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja di Papua) Papua dan Papua Barat, unsur Pemda Papua dan Papua Barat serta 5 aras gereja lokal.
Rapat Koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, untuk melibatkan gereja-gereja Papua dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang disampaikan beliau secara langsung saat menerima audiensi dari PGGP/PB pada 20 April 2022 di Jakarta.
Pada momentum tersebut, PGGP/PB menyerahkan Rekomendasi yang berisi poin-poin masukan dari tokoh Gereja Papua sebagai bahan pertimbangan bagi Wapres RI dalam membangun Tanah Papua. Kini, kunjungan jajaran Sekretariat Wapres RI beserta kementerian teknis ke Papua dilakukan untuk membahas secara teknis realisasi program kemitraan dengan Gereja sekaligus menunjukkan adanya keseriusan pemerintah pusat untuk mensinkronkan program-program yang telah berjalan dengan aspirasi dari gereja-gereja di Papua.
Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Masykuri Abdillah (Staf Khusus Wapres RI) dan dibuka dengan pengarahan dari Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P (Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres RI). Rakor ini turut mengundang Pdt. Hiskia Rollo (Ketua Umum PGGP Prov. Papua) beserta jajaran pengurus PGGP Papua dan Papua Barat, Ketua-Ketua Lembaga Aras Gereja dan Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw yang juga telah ditunjuk oleh PGGP untuk menjabat sebagai Ketua Umum PCC.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Papua merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat untuk mengedepankan pendekatan kultural-religius dan humanis dalam penanganan isu Papua, terutama dengan tokoh-tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder utama dalam sejarah pembangunan Papua.
Secara spesifik, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk sinkronisasi aspirasi PGGP/PB dengan Renaksi Inpres 9/2022 pada program kegiatan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua 2021-2022 TA 2022 dan penyerapan aspirasi PGGP/PB sebagai bahan penyusunan RKP TA 2023, RKPD 2023 dan RAPPP 2023-2024 serta RIPPP 2021-2041.
