Mitigasi Permasalahan, BRIN Kaji Isu Strategis Pemilu 2024
Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menyampaikan mengenai tahapan yang ditempuh KPU menuju pemilu 2024 dan bagaimana proses mereka dalam melakukan verifikasi bagi partai-partai yang mendaftar.
Selain menjelaskan mengenai tahapan yang telah ditempuh, Hasyim menjelaskan berbagai kesiapan KPU terkait calon peserta pemilu, pemilih, penghitungan suara, rekapitulasi dana hingga penetapan terpilih. Seluruh kesiapan yang telah dan akan dilakukan KPU berpegang terhadap asas keterbukaan dan transparan.
Sebagai perwakilan peserta pemilu, Hasto Krisyanto menjelaskan partai juga melakukan berbagai persiapan menjelang pemilu 2024.
“Kami di partai melakukan berbagai persiapan, salah satunya setiap calon peserta wajib melalui pelatihan-pelatihan yang telah kami siapkan. Mulai dari test psikologi hingga memperhatikan berbagai aspek. Salah satunya aspek strategi sebagai antisipasi agar pemilu berlangsung kondusif dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” jelas Hasto.
Di lain sisi, pengamat politik Djayadi Hanan menyoroti mengenai isu strategis ataupun permasalahan pada pemilu yang terjadi karena adanya polarisasi. Ia menjelaskan, secara teori dan data empirik terdapat tiga faktor penyebab polarisasi yaitu, arena pemilu, narasi pemilu, serta political will.
Menurutnya, arena pemilu seperti desain regulasi dari pemilu masih berpotensi dalam menimbulkan polarisasi dikarenakan hanya terdapat dua kandidat terpilih. Ia menambahkan, potensi polarisasi akan lebih terhindar jika terdapat tiga kandidat sehingga tidak terbagi dua kubu seperti pemilu sebelumnya.
Kemudian, Djayadi juga menjelaskan faktor lain yang sangat berpengaruh dalam terbentuknya polarisasi adalah narasi pemilu. “Narasi politik yang membawa kepentingan tertentu sebagai contoh seperti agama ataupun hal lain yang sensitif yang kemudian dikonsumsi publik adalah bentuk yang sangat berpotensi menimbulkan polarisasi," katanya.
Selain itu, substansi dari narasi tersebut juga perlu diperhatikan, apakah memiliki cantolan pada kandidat tertentu atau mungkin partai tertentu. Hal tersebut harus menjadi perhatian lebih, untuk menghindari resiko polarisasi dalam pemilu 2024 sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
