Mitigasi Permasalahan, BRIN Kaji Isu Strategis Pemilu 2024
JAKARTA – Menjelang Pemilu 2024, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan menggelar Bincang Pembangunan Seri VI bertempat di Auditorium Lantai 2 Kawasan BRIN Gatot Subroto pada Kamis (25/8).
Acara yang mengusung tema “Menyongsong Pemilu 2024: Persiapan, antisipasi,& Proyeksi" ini turut dihadiri Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko; Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Mego Pinandhito; dan mengundang narasumber yaitu Hasyim Asy’ari (Ketua KPU RI), Hasto Kriyanto (Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan), Mardani Ali Sera (DPP PKS) dan Djayadi Hanan (Pengamat politik). Acara tersebut dimoderatori Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BRIN, Moch Nurhasim.
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menyampaikan Deputi Kebijakan Pembangunan (DKP) BRIN ini merupakan mitra utama dari Kementerian dan Lembaga, tentu termasuk juga KPU.
“DKP BRIN ini mitra bagi kementerian lembaga untuk melihat, menelaah berbagai kebijakan yang tujuan akhirnya untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan bukti bagi pembangunan kita,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/8/2022).
Handoko melanjutkan, bincang pembangunan ini tidak akan membahas dari aspek politik, namun membahas mengenai tata kelola kegiatan pemilu. Harapannya kegiatan ini akan melihat bagaimana tata kelola pemilu dan tentunya untuk perbaikan tata kelola pemilu kedepannya.
“Saya berharap Bincang Pembangunan bisa terus dilaksanakan untuk mengulas berbagai masalah, memitigasi, dan melihat potensi masalah yang ada di tengah masyarakat sehingga bisa menjadi media untuk saling berbagi informasi dan dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara kita,” ucap Handoko.
Selain itu, untuk menyelesaikan berbagai isu strategis serta mitigasi permasalahan pada pemilu 2024, diperlukan kajian-kajian berdasarkan pemilu sebelumnya. Hal ini sebagai bentuk upaya dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan memperkuat penyelenggaran pemilu 2024.
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan (DKP) BRIN Mego Pinandito menjelaskan, kegiatan ini merupakan diskusi untuk berbagi informasi dengan stakeholder yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilu. Sehingga pihak terkait mengetahui aspek-aspek yang perlu diperhatikan serta penanganan ekstra agar dapat membangun kehidupan demokrasi indonesia yang berkualitas ke depannya.
“Dengan melakukan bincang pembangunan ini kita akan melihat pendapat dan mengetahui informasi yang diperoleh dari narasumber untuk memperkuat kesiapan agar pemilu yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Hasil diskusi ini akan menjadi rekomendasi kebijakan dan naskah akademik yang akan disampaikan pada pihak terkait,” jelas Mego.
