Share

Sidang Lanjutan Kasus Suap Ade Yasin, Saksi Ahli Sebut Pejabat Ketemu BPK Wajar-Wajar Saja

Agung Bakti Sarasa, Koran Sindo · Senin 29 Agustus 2022 19:46 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 29 525 2656977 sidang-lanjutan-kasus-suap-ade-yasin-saksi-ahli-sebut-pejabat-ketemu-bpk-wajar-wajar-saja-ps9D0F1krV.JPG Sidang suap Ade Yasin (Foto: MPI)

BANDUNG - Dua orang saksi ahli dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Bogor non-aktif, Ade Yasin di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (29/8/2022).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra.

Adapun saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa Ade Yasin, yakni Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Arsan Latif.

Dalam kesaksiannya, Wiryawan Chandra menyatakan bahwa pertemuan Ade Yasin dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam perkara dugaan suap terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian itu bukanlah pelanggaran.

Menurutnya, pertemuan tersebut diperbolehkan sepanjang untuk memperbaiki laporan keuangan pemerintah dalam proses pemeriksaan BPK RI.

"Ruang-ruang pertemuan itu memang disediakan untuk perbaikan. Mempersilahkan kepala daerah untuk melakukan perbaikan-perbaikan," ujar Wiryawan yang hadir secara virtual.

Terlebih, kata dia, BPK RI pun memberikan peluang kepada institusi yang diperiksa dalam rangka perbaikan laporan keuangan jika auditor BPK RI mendapati temuan-temuan di lapangan.

"Prinsipnya harus mengefektifkan pelaksanaan undang-undang. Kalau pertemuan-pertemuan tadi ini, harus dalam rangka mengefektifkan hasil-hasil dari auditor tadi," tegasnya.

Sementara itu, Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemendagri, Arsan Latif mengatakan bahwa setiap institusi pemerintah wajib melakukan perbaikan laporan keuangan setelah proses pemeriksaan oleh BPK RI

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Jika kepala daerah tidak memperbaiki kewajibannya (temuan BPK RI), ini malah menjadi pertanyaan," kata Arsan yang hadir langsung di PN Bandung.

Dalam sidang yng dipimpin Hakim Ketua, Hera Kartiningsih ini, Arsan juga menyinggung keterangan terkait upaya mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang disebut-sebut menjadi motif Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendpatakan opini WTP hingga kasus dugaan suap tersebut terbongkar.

"Setau saya, WTP itu bagian (syarat) kecil saja untuk mendapatkan DID ini," katanya.

Sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa Bupati Bogor non-aktif, Ade Yasin sebagai otak di balik kasus suap pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar. Lewat arahannya, Ade Yasin didakwa menyuap pegawai BPK Jabar dengan uang senilai total Rp1,935 miliar.

Praktik haram tersebut dilakukan Ade Yasin semata-mata untuk mendapatkan opini WTP dari BPK Jabar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Uang suap senilai Rp1,9 miliar lebih itu diberikan Ade Yasin kepada tim BPK Jabar melalui orang kepercayaannya secara bertahap dalam kurun waktu Oktober 2021 hingga April 2022 menyusul informasi adanya sejumlah temuan dalam LKPD Kabupaten Bogor.

"Saat itu, menurut Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (pemeriksa BPK Jabar), laporan yang dimaksud sangat buruk dan berpotensi disclaimer. Kemudian Ihsan Ayatullah (orang kepercayaan Ade Yasin) meminta untuk membuatkan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 agar laporan keuangan tersebut nantinya dapat dijadikan dasar mendapat opini WTP," papar Jaksa KPK saat membacakan dakwaannya di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (13/7/2022) lalu.

Atas potensi disclaimer itu, lanjut Jaksa KPK, Ihsan Ayatullah kemudian melapor kepada Ade Yasin. Menanggapi laporan tersebut, Ade Yasin kemudian meminta Ihsan Ayatullah untuk mengatasi potensi disclaimer tersebut, agar LKPD mendapatkan predikat WTP.

"Karena opini WTP merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemkab Bogor untuk mendapatkan DID yang berasal dari APBN," terang Jaksa KPK.

Caption: Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra saat memberikan kesaksian secara virtual sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan suap Bupati Bogor non-aktif, Ade Yasin.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini