Siasat Busuk Inggris yang Sukses Memorak-Morandakan Kawasan Timur Tengah
JAKARTA - Perjanjian rahasia yang mengakhiri kekuasaan Kerajaan Inggris di Timur Tengah terungkap dalam film dokumenter terbaru yang dibuat BBC News Arabic dan Persia. "Secrets & Deals: How Britain Left the Gulf" berisi rincian tentang bagaimana Inggris membiarkan Iran mengambil kendali atas sejumlah pulau yang dipersengketakan, serta laporan saksi mata tentang kudeta yang didalangi Inggris.
Musim dingin 1967-1968 adalah masa krisis bagi ekonomi Inggris. Banyak pemimpin Arab yakin Inggris diam-diam membantu Israel meraih kemenangan atas tetangga-tetangga Arabnya dalam Perang Enam Hari pada Juni 1967. Israel berhasil merebut Yerusalem Timur, Tepi Barat, Gaza, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan.
Sebagai pembalasan, negara-negara Teluk yang kaya minyak mulai menjual cadangan mata uang Inggris mereka.
Nilai poundsterling pun jatuh. Terdesak untuk menghemat uang, pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin Harold Wilson memutuskan sudah waktunya mengakhiri komitmen pertahanan Kerajaan Inggris di Timur Tengah.
Inggris tidak pernah secara resmi memiliki koloni di Teluk, tetapi telah menjadi kekuatan asing yang terkemuka di sana sejak abad ke-18.
Emirat-emirat Arab yang terdiri dari Bahrain, Qatar, dan negara-negara Trucial (Abu Dhabi, Dubai, dan tetangga mereka yang lebih kecil) menandatangani perjanjian keamanan dengan Inggris.
Perjanjian tersebut memberi kewenangan kepada Inggris untuk mengendalikan kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri mereka, sementara para pemimpin lokal lebih banyak mengawasi urusan domestik.
Pada 1965, syekh yang paling progresif secara politik, sosial, dan pendidikan di negara-negara Trucial, Saqr bin Sultan al-Qassemi dari Sharjah, membuat masalah dengan Inggris.
Tindakannya yang menyinggung Inggris ialah mendekati Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, sosok andalan gerakan nasionalis Arab.
Syekh Saqr kemudian digulingkan dalam kudeta yang didalangi Inggris. Dia digantikan oleh sepupunya.
Secara resmi, keluarga yang berkuasa sepakat dia harus dilengserkan.
