Gubernur Khofifah Luncurkan Program Perlindungan Sosial Dampak Inflasi Dan Kenaikan BBM, Totalnya Mencapai Rp257 Miliar
“Kemudian ada program Optimis Bangkit dalam Pembangunan Manusia. Hal ini dilakukan dengan peningkatan akses pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan, serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Juga, peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan mutu teknologi informasi, dan komunikasi pendidikan,” kata Gubernur Khofifah.
Selanjutnya, kata Gubernur Khofifah, adapula program Optimis Bangkit dalam Penyediaan Lapangan Kerja, yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.
“Program Optimis Jatim Bangkit lainnya yakni dalam hal Pengentasan Kemiskinan, melalui sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah, meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa, serta mendukung sistem PKH Plus,” kata orang nomor satu di Jatim ini.
Secara khusus Gubernur Khofifah juga meminta Bupati/Walikota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis karena ada kekhawatiran kalau penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif.
Hal itu menurutnya akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli turun dan tidak diantisipasi maka ia khawatir kemiskinan potensial bisa bertambah.
“Mari kita antisipsi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kita meluncurkan total ada Rp257 Miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jawa Timur,” katanya.
Khofifah mengatakan, jumlah ini sebetulnya tidak besar. Oleh karena itu, ia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.
Selain itu, lanjutnya, BPS juga tengah melakukan Rakor Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kab/Kota di Jatim. Untuk itu ia meminta Bupati/Walikota dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS. Serta berkoordinasi dengn camat di masing-masing kabupaten kota.
“Tolong panjenengan timbali kepala desa dan lurah di masing-masing kabupaten kota. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun karena ini akan memberikan penguatan dari input satu data Indonesia. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena pertama kali dilakukan selama Indonesia ada, karena anggarannya besar dan ini anggaran pusat,” katanya.
