Share

Kasus Lukas Enembe, Tokoh Pemuda Papua Minta Warga Jaga Kedamaian dan Kerukunan

Edy Siswanto, Okezone · Kamis 06 Oktober 2022 19:43 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 06 340 2682173 kasus-lukas-enembe-tokoh-pemuda-papua-minta-warga-jaga-kedamaian-dan-kerukunan-LC8wSTMGKX.jpg Massa Lukas Enembe (foto: dok MPI)

SENTANI - Tokoh Pemuda Pegunungan, Akila Wenda mengatakan, Gubernur Papua, Lukas Enembe harus berani hadapi hukum dan buktikan apabila merasa tidak bersalah.

Hal itu dilakukan agar Lukas Enembe memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kasus korupsi yang menjeratnya dapat terang benderang.

"Pemerintah adalah wakil Allah, dan mempunyai aturan hukum yang jelas untuk diikuti," tegas Akila, Kamis (6/10/2022).

 BACA JUGA:KPK Akan Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

Mantan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu juga menambahkan, Lukas Enembe sebagai hamba Tuhan, wajib pergi untuk memberikan keterangan kepada KPK apabila kesehatannya sudah pulih.

"Masyarakat tidak perlu melakukan intervensi terhadap kasus Lukas Enembe," bebernya.

 BACA JUGA:KPK Ingatkan Pihak yang Halangi Proses Pemeriksaan Istri dan Anak Lukas Enembe : Jangan Menghasut

Ia pun berharap masyarakat Papua tidak berkorban demi melindungi Lukas Enembe, dan dapat ciptakan situasi Papua yang aman serta damai.

"Masing-masing daerah adat pasti mempunyai aturan hukum untuk menjaga kedamaian dan kerukunan. Masyarakat tidak boleh melakukan provokasi dan tetap waspada kepada oknum yang menyebarkan informasi hoax untuk mengganggu stabilitas Papua," pungkasnya.

 

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar para pihak baik pengacara atau siapapun yang mencoba menghalangi proses penegakan hukum yang tengah dijalankan untuk lebih berhati-hati.

Karena menurutnya, hal itu dapat menyeret mereka yang mencoba menghalang-halangi dan akan mendapatkan sanksi hukum.

"Kami juga mengingatkan kepada siapapun dilarang Undang-Undang untuk mempengaruhi setiap saksi agar tidak hadir memenuhi panggilan penegak hukum. Karena hal tersebut tentu ada sanksi hukumnya," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

Selain itu juga, pihaknya menghimbau agar semua pihak terkait yang dipanggil oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi agar dapat kooperatif dalam memenuhi undangan dari lembaga anti rasuah tersebut.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini