Reformasi Kultural Polri Tak Semudah Membalikan Telapak Tangan
SUDAH jatuh tertimpa tangga. Peribahasa lawas itu menggambarkan apa yang sedang dialami oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dewasa ini.
Belum selesai dengan, kasus dugaan pembunuhan berencana dan Obstruction of Justice Brigadir J. Kini, salah satu lembaga negara penegak hukum paling tua di Indonesia tersebut dihadapkan dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang menewaskan 132 orang dan 606 luka-luka, (data Rabu, 12 Oktober 2022).
Jika melihat dari kacamata sosial, publik memandang, ini harus dijadikan momentum bagi Kepolisian harus segera melakukan pembenahan internal serta reformasi kultural. Cukup dua permasalahan itu yang menjadi tamparan keras bagi Polri. Memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi masyarakat masih memiliki harapan dan optimisme dengan konsep Presisi Polri, hari ini.
"Polri harus berbenah di semua bidang, untuk Polri yang lebih baik lagi," kata Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara, Edi Hasibuan, Rabu, 12 Oktober 2022.
Nyawa manusia menjadi korban dari terpaan dua 'badai' yang menerjang Korps Bhayangkara. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri juga ikut tergerus. Muncul fenomena keraguan akan tugas pokok dan fungsi polisi yang melindungi, mengayomi dan melayani.
Segudang tindakan, penanganan serta pengusutan tegas yang diambil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pucuk pimpinan Polri terhadap dua kasus tersebut, tak bisa dipungkiri memang harus diapresiasi. Karena telah menjawab keadilan di masyarakat serta melahirkan keadilan bagi korban begitupun anggotanya di internal.
Dua fenomena permasalahan yang menerjang Polri, hanyalah segelintir permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Korps Bhayangkara dengan cepat, maksimal, profesional dan tidak gagap.
Reformasi kultural di Polri merupakan hal fundamental yang dapat menjadi jawaban maupun solusi untuk kembali merebut kepercayaan publik terhadap Kepolisian. Tapi, tentunya proses akan menghadapi dinamika tersendiri. Jika semua rangkaian peristiwa menjadi gong perubahan di Polri, kedepannya polisi akan semakin sigap dan dewasa dalam menghadapi tantangan di tingkat nasional maupun internasional.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyadari pentingnya segera melakukan reformasi kultural di internal Korps Bhayangkara. Terakhir, Sigit menyerukan hal tersebut ke ribuan lulusan perwira Polri.
"Oleh sebab itu, guna meningkatkan kepercayaan publik rekan-rekan harus menjadi agen penggerak reformasi kultural Polri. Saya memahami, bahwa untuk melakukan hal tersebut tidaklah mudah, namun harus kita lakukan demi kebaikan institusi Polri yang kita cintai," kata Sigit dalam amanatnya di upacara penutupan pendidikan dan pelatihan Perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51, Resimen Satya Intar Adinata Pratapa, di Sukabumi, Jawa Barat, Senin, 3 Oktober 2022.
Reformasi kultural menjadi 'obat' rasa keadilan bagi masyarakat. Dan pil pait itu menjadi kesehatan bagi 450 ribu personel kepolisian lebih di Indonesia. Konsep Presisi, Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Keadilan yang digaungkan sejak awal Jenderal Sigit terpilih jadi Kapolri akan semakin mantap apabila segera terwujudnya perubahan secara drastis untuk perbaikan di seluruh lini.
"Percayalah dengan kasus ini Polri akan semakin lebih baik dan semakin dipercaya masyarakat," ucap Edi.
Lantas, mengapa kepercayaan publik menjadi target utama yang harus kembali direbut oleh Polri. Karena, hanya dengan hal upaya pemolisian akan lebih maksimal dan efektifitas dalam rangka menjalankan tugasnya.
Tantangan yang dihadapi Polri kedepannya diprediksi semakin kompleks baik ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Jika simpati masyarakat tak bisa direbut, maka akan muncul stigma selalu kurang penanganan yang dilakukan oleh kepolisian.
Mengamankan Pemilu, mencegah polarisasi, black campaign, mengawal seluruh agenda pemerintah, cyber crime, kejahatan transnasional, antisipasi ketidakpastian global yang lahir akibat konflik kepanjangan Negara Rusia dan Ukraina, deretan itu hanyalah sedikit tugas yang akan dihadapi oleh Polri dewasa ini.
"Ini momentum yang bagus agar Polri bisa semakin baik lagi kedepannya," ujar Edi.
Polri tak berdiri di ruang hampa. Harus ada perubahan mendasar dan besar untuk kemajuan organisasi. Pun hal itu harus diilhami oleh seluruh prajurit, baik level pimpinan hingga bawahan.
"Saya pikir Polri perlu segera berbenah dalam hal mindset. Polisi bukanlah pekerjaan yang lebih powerfull dari yang lain. Polisi adalah pelayan masyarakat," sebut Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, Jumat 7 Oktober 2022.
Setiap personel kepolisian harus menanamkan dan memaknai hal-hal yang baik dalam sanubarinya ketika menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Turun, dengar dan serap aspirasi masyarakat harus terus menerus dilakukan.
Tak semua polisi tidak baik. Hanya segelintir oknum. Tetapi, oknum itu mewakili wajah dari keluarga besar Polri. Di negeri kita masih muncul idiom satu kesalahan akan menutup seribu kebaikan.
Karena itu, reformasi Polri harus diilhami oleh seluruh lapisan personel. Karena jika tak begitu maka, jauh panggang dari api.
"Saya kira mindset ini saja belum sepenuhnya tertanam di benak sebagian polisi di Indonesia," tambah Sahroni.
Publik dewasa ini rindu dengan taring Polri. Seperti menangkap buronan Djoko Tjandra, menjadi garda terdepan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19, membantu warga saat bencana alam, semangat memberantas praktik korupsi, menindak tegas seluruh pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat, memberangus peredaran narkotika, memberantas anarkisme, radikalisme dan terorisme.
Kita tentu harus jujur. Polri masih menjadi lembaga yang sangat dinantikan dan dibutuhkan. Bayangkan jika tak ada kepolisian. Negara bisa chaos dan aksi kriminalitas akan merajalela. Hal ini diamini oleh pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD.
"Saya ingin mengutip dan memodifikasi apa yang dikatakan ilmuwan Islam Ibnu Taimiyah, '60 tahun kamu mempunyai polisi yang jelek, jauh lebih baik daripada 1 malam saja tidak ada polisi," ucap Mahfud di Gedung DPR, Jakarta, Senin 22 Agustus 2022.
"Bayangin Bapak-bapak, enggak ada polisi satu malam mogok gitu, paginya sudah hilang negara itu. Karena ketika polisi mogok, yang mengurusi pembakaran enggak ada, pembunuhan enggak ada, besoknya hilang (negara)," Mahfud sekaligus akhiri.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
