Indonesia Pastikan Tak Akan Dukung Pemerintahan Junta Militer Myanmar
Isu Myanmar merupakan salah satu fokus dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN yang akan berlangsung pekan ini di Ibu Kota Pnom Penh, Kamboja.
Faizasyah mengatakan para pemimpin ASEAN akan membuat keputusan tentang Myanmar berdasarkan hasil rekomendasi dari pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Jakarta akhir bulan lalu, yang secara khusus membahas masalah Myanmar. Hasil keputusan soal Myanmar di KTT ASEAN itulah yang akan menjadi pegangan Indonesia selama menjadi Ketua ASEAN tahun depan.
ASEAN Masih Belum Satu Suara
Pandu Prayoga yang merupakan pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai negara-negara ASEAN masih berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya mengakui junta sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar. Ada negara yang menganggap posisi junta di Myanmar tidak bisa digoyang sehingga mau tidak mau harus ada pengakuan atas pemerintahan junta. Untuk itu, ujar Pandu, pemerintah harus sangat hati-hati.
"Di satu sisi kita ingin (krisis Myanmar) selesai, sudah berlarut-larut kan. Ketika kita mengakui junta, saya risikonya juga besar. Artinya kita mengakui pemerintah yang telah banyak membunuh rakyatnya ini, kita melegitimasi," ujar Pandu.
Pandu meyakini sebagai Ketua ASEAN tahun depan, Indonesia akan memaksimalkan kembali pelaksanaan lima poin konsensus. Indonesia, lanjutnya, harus mengundang berbagai pihak, bukan hanya junta militer sebagaimana yang dilakukan Kamboja, tetapi juga pihak oposisi yang menentang pemerintahan junta. Kedua pihak sedinya bersama untuk menghentikan kekerasan, tambah Pandu.
