Share

Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemkab Batola Tanda Tangani Kesepakatan dengan Ombudsman RI

Agustina Wulandari , Okezone · Selasa 06 Desember 2022 17:15 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 06 340 2721779 tingkatkan-pelayanan-publik-pemkab-batola-tanda-tangani-kesepakatan-dengan-ombudsman-ri-vkkzInhk34.jpg Pemkab Batola tanda tangani kesepakatan dengan Ombudsman. (Foto: dok Pemkab Batola)

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Batola (Barito Kuala) tanda tangani kesepakatan dengan Ombudsman RI terkait komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik. Berlangsung di kantor Ombudsman RI di Jakarta, Penjabat (Pj) Bupati Batola Mujiyat tanda tangani kesepakatan bersama bupati/wali kota dari kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (30/11/2022).

Pada acara ini ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih meminta komitmen dari seluruh kepala daerah di Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ia mengharapkan agar komitmen tersebut terus dijaga dan diwujudkan dalam kualitas pelayanan publik yang berkeadilan.

“Setiap kepala daerah di sini memiliki komitmen untuk pelayanan publik ke masyarakat, lebih baik lagi bila di support oleh APBD,” katanya.

Najih menekankan pekerjaan bersama usai ditandatanganinya nota kesepakatan yaitu percepatan penyelesaian laporan, pencegahan maladministrasi, pertukaran data dan/atau informasi, dan kegiatan lain yang disepakati.

Terakhir, Najih menjelaskan mengenai penilaian kepatuhan tahun 2022 yang dikembangkan menjadi empat dimensi yaitu dimensi input yang mencakup sumber daya manusia dan sarana prasarana, dimensi proses mencakup standar pelayanan publik, dimensi pengelolaan pengaduan, dan dimensi outcome yaitu persepsi masyarakat.

“Secara prorata penilaian kepatuhan Pemda di Kalimantan Selatan masih masuk zona kuning pada 2021. Kami berharap hasil penilaian meningkat pada 2022,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Subhan Nur Yaumil. Pria yang akrab disapa Subhan ini mengatakan untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah perlu partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat.

“Hubungan antarpemerintah dengan masyarakat harus dibangun melalui pelayanan publik yang profesional dan berkeadilan,” tuturnya.

Ia pun sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas komitmen Ombudsman karena telah mendukung terwujudnya pelayanan publik yang professional, efektif, dan efisien.

Baca Juga: BuddyKu Festival, Generasi Muda Wajib Hadir

Follow Berita Okezone di Google News

(Wul)

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini