Taliban Eksekusi Mati Pelaku Pembunuhan di Depan Publik, PBB Ungkap Keprihatinan Mendalam
JENEWA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang eksekusi mati yang dilakukan Taliban. Hal ini diungkapkan juru bicara Sekjen PBB, Stephanie Tremblay.
"Kami menyerukan kembalinya moratorium hukuman mati di Afghanistan,” katanya, dikutip BBC.
Seperti diketahui, seorang pria yang melakukan pembunuhan ditembak oleh ayah korbannya dalam eksekusi publik pertama Taliban sejak mereka kembali berkuasa di Afghanistan.
Seorang juru bicara Taliban mengatakan pria itu tewas ditembak mati di sebuah stadion olahraga yang ramai di provinsi Farah barat daya.
Baca juga: Bersalah Lakukan Perzinahan Hingga Seks Sejenis, Taliban Hukum Cambuk 12 Orang di Stadion
Juru bicara Taliban mengatakan ayah korban menembak pria itu tiga kali selama eksekusi. Puluhan pemimpin kelompok Taliban juga menghadiri penembakan itu.
Dikutip BBC, menurut juru bicara Zabihullah Mujahid, eksekusi tersebut dihadiri oleh beberapa hakim agung, personel militer dan menteri senior - termasuk menteri kehakiman, luar negeri dan dalam negeri.
Mohammad Khaled Hanafi, yang ditugasi memaksakan interpretasi ketat Taliban atas hukum Islam sebagai menteri kejahatan dan kebajikan, juga hadir. Namun pernyataan itu mengatakan Perdana Menteri (PM) Hasan Akhund tidak hadir.
Taliban mengatakan pria yang dieksekusi bernama Tajmir, putra Ghulam Sarwar dan penduduk provinsi Herat. Dia telah menikam seorang pria bernama Mustafa sekitar lima tahun lalu.
Dia kemudian dihukum oleh tiga pengadilan Taliban dan hukumannya disetujui oleh Mullah Akhundzada.
Sebelum eksekusi, pemberitahuan publik dikeluarkan untuk mempublikasikan acara tersebut dan meminta semua warga untuk datang di lapangan olahraga.
Selama pemerintahan mereka dari 1996 hingga 2001, Taliban dikecam karena sering melakukan hukuman di depan umum, termasuk eksekusi di stadion nasional di Kabul.
Taliban bersumpah bahwa mereka tidak akan mengulangi penindasan brutal terhadap perempuan. Sejak mereka merebut kekuasaan, kebebasan perempuan sangat dikekang dan sejumlah perempuan dipukuli karena menuntut hak.
Saat ini, tidak ada negara yang mengakui pemerintah baru mereka dan Bank Dunia telah menahan sekitar USD600 juta (Rp9,4 triliun), setelah Taliban melarang anak perempuan kembali ke sekolah menengah.
Amerika Serikat (AS) juga telah membekukan miliaran dolar yang disimpan oleh bank sentral Afghanistan di rekening-rekening di seluruh dunia.
(Susi Susanti)
