ISTANBUL- Rusia memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak mengirim sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina, karena langkah itu dianggap meningkatkan risiko keterlibatan langsung Washington dalam konflik yang sedang berlangsung.
“Banyak pakar, termasuk mereka yang berada di luar negeri, meragukan kebijaksanaan langkah seperti itu, yang akan mengarah pada eskalasi konflik," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam konferensi pers, Kamis (15/12/2022), dikutip Antara.
"... dan meningkatkan risiko keterlibatan langsung tentara AS dalam permusuhan,” lanjutnya,
Zakharova mengatakan AS juga menekan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk memberikan dukungan militer yang lebih signifikan ke Ukraina.
BACA JUGA: AS Akan Segera Kirim Sistem Pertahanan Rudal Patriot ke Ukraina, Tinggal Tunggu Persetujuan Biden
Dia menjelaskan Rusia memandang semua senjata yang dipasok ke Ukraina sebagai target militer yang sah yang akan dihancurkan atau direbut.
Sebelumnya, AS dilaporkan sedang menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina, berdasarkan permintaan pejabat Kiev.
Beberapa media Amerika melaporkan bahwa rencana AS untuk menyediakan setidaknya satu baterai pertahanan rudal Patriot ke Ukraina, dapat diumumkan secepatnya minggu ini.
Namun, rencana itu masih memerlukan persetujuan dari Presiden AS Joe Biden dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin.
Pemerintahan Biden telah menolak untuk mengonfirmasi isu pengiriman rudal Patriot.
Namun, seorang pejabat AS yang berbicara kepada Anadolu dengan syarat anonim mengonfirmasi rencana itu.
Menurut pejabat itu, Austin, Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Mark Milley, dan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengadakan pertemuan bersama dengan mitra mereka dari Ukraina pada Selasa (13/12/2022).
Di antara masalah yang mereka diskusikan adalah pengiriman sistem Patriot ke Ukraina.
Juru bicara Pentagon Patrick Ryder mengatakan bahwa AS secara aktif bekerja sama dengan Ukraina untuk kebutuhan keamanan negara tetapi menolak untuk mengkonfirmasi laporan tersebut. Departemen Luar Negeri mengeluarkan komentar serupa.
(Susi Susanti)