Jalankan Arahan Jokowi, Menteri Hadi Cek Lahan Sengketa di Surabaya
SURABAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas Kabinet memberikan arahan terkait Reforma Agraria. Terutama terkait dengan persoalan pertanahan sudah berlangsung puluhan tahun.
Menyusul arahan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto bergerak cepat menyusun langkah percepatan reforma agraria.
Hadi langsung melakukan kunjungan kerja ke beberapa titik untuk menemukan solusi dan menawarkan skema penyelesaian masalah. Menurutnya, kasus-kasus pertanahan yang sudah berlangsung puluhan tahun memang harus segera dicarikan solusi dan skema penyelesaian.
Salah satu daerah yang dikunjungi yakni Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/1/2022). Didampingi Wamen ATR Raja Juli Antoni, Hadi meninjau lokasi yang menjadi sengketa antara warga dengan PT KAI, lokasi berstatus sertifikat hijau atau "Surat Ijo" dan lokasi sengketa warga dengan PT Pelindo III.
Lokasi pertama yakni, di Waringin Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Hadi Tjahjanto menyempatkan berbincang dengan warga setempat.
Hadi mengatakan, akan berdiskusi dengan PT KAI untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat agar memiliki kepastian hukum dengan tinggal di wilayah itu.
"Akan kita tawarkan solusi-solusi apa saja. Kalau kita melihat secara fisik, semuanya sudah padat penduduk, gang nya sempit semua. Rumahnya juga sempit 20 meter, ada yang luasnya 3x3 meter," katanya dikutip Antara.
Mantan Panglima TNI itu meminta agar masyarakat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar persoalan itu bisa diselesaikan.
"Ini butuh waktu. Yang penting menteri sudah tahu permasalahannya di sini, sehingga kalau Pak Presiden menanyakan, saya bisa melaporkan kondisi di lapangan. Kita akan lihat semuanya. Berdoa terus ya agar ada solusi dan petunjuk dari yang kuasa," ujarnya.
Lokasi kedua yang dikunjungi Hadi Tjahjanto yakni lokasi warga yang menempati lahan berstatus Surat Ijo. Di lokasi ini, Hadi tak berlama-lama dan langsung meninjau pemukiman warga Tanjung Perak yang bersengketa dengan PT Pelindo III.
"Kita lihat sendiri ya, ini adalah wilayah Pelindo yang di atasnya ada warga masyarakat yang kita lihat sudah padat sekali. Oleh sebab itu, saya ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi di lapangan dan kita bisa melihat sendiri seperti ini," tuturnya.
Hadi memberikan solusi-solusi yang dapat diambil oleh kedua belah pihak. "Pertama, yang harus kita bicarakan apakah mereka bisa diberikan sertifikat hak milik. Kedua, solusi memberikan HGB di atas Hak Pengelola Lain (HPL) yang apabila ini masuk dalam kekayaan atau aset BUMN yang tak bisa diberikan kepada masyarakat," tutur Hadi.
Ketiga, apabila wilayah ini akan dilaksanakan pembangunan oleh Pelindo, maka masyarakat harus direlokasi. "Tapi, ini pilihan terakhir karena khawatir ada resistensi," pungkasnya.
(Arief Setyadi )
