Tanggapi Luhut, KPK Bakal Tetap OTT Jika Ditemukan Bukti Korupsi
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal tetap melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) jika ditemukan dan melihat adanya bukti tindak pidana korupsi. KPK menegaskan bakal menangkap para penyelenggara negara yang terbukti melakukan korupsi.
Hal itu ditegaskan KPK sekaligus merespons pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan soal OTT yang dianggap kurang efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Tapi yang pasti, kami KPK, kami tegaskan tetap melakukan tangkap tangan sepanjang kemudian di hadapan kami ada dugaan korupsi," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (19/1/2023).
BACA JUGA:Dokter Pribadi Sebut Lukas Enembe Sakit Jantung dan Kaki Bengkak, Padahal KPK Bilang Baik-Baik Saja
Ali menerangkan bahwa KPK tidak serta merta menangkap orang tanpa adanya bukti yang cukup. KPK bekerja sesuai dengan aturan hukumnya. Di mana, harus ada bukti awal untuk menangkap dan menetapkan tersangka terhadap penyelenggara negara.
"Kami melakukan kegiatan tangkap tangan tentu karena kemudian menemukan bukti awal, ada dugaan transaksi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, terkait dengan tindak pidana korupsi, kan begitu" jelasnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar sempat mengkritisi upaya penindakan berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Menurut Luhut, OTT tidak bagus untuk bangsa Indonesia. Oleh karenanya, ia mengusulkan agar ada optimalisasi digitalisasi dalam birokrasi di setiap lembaga serta instansi pemerintah.
BACA JUGA:KPK Segera Sidangkan Kasus Pencucian Uang Rp40 Miliar Mantan Pejabat Pajak
"Bukan jelek, ya jelek buat kita dong karena kita bikin peluang ada OTT, kalau semua udah digitalize kan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan. OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, tapi kalau kita digitalize siapa yang mau lawan kita," kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 19 Desember 2022.
"Jadi KPK pun jangan sedikit-sedikit tangkap-tangkap tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan menurut saya enggak akan bisa main," sambungnya.
(Awaludin)
