2 Peristiwa WNA Disandera KKB, Ada yang Sampai 1 Tahun
JAKARTA - KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua menginginkan wilayahnya untuk merdeka dan terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Anggota KKB kerap melakukan berbagai hal, seperti membunuh hingga menyandera. Bukan hanya WNI, KKB pernah melakukan penyanderaan atas beberapa orang Warga Negara Asing (WNA). Berikut informasi lengkapnya yang dihimpun dari berbagai sumber:
1. Kapten Philip Mehrtens
Pilot Sushi Air, Philip Mehrtens menjadi sandera KKB di Nduga. Sebelumnya, diketahui bahwa pesawat yang dikendalikan Mehrtens bernomor registrasi PK-BVY itu dibakar oleh anggota KKB pada 7 Februari 2023.
BACA JUGA:Tolak Permintaan KKB Tukar Pilot dengan Senjata, DPR: Itu Bertentangan dengan Prinsip!
Pesawat tersebut diketahui membawa 5 orang penumpang. Di mata rekan-rekannya, Mehrtens dikenal sebagai sosok serius dan cukup pendiam. Diketahui, Mehrtens menikah dengan seorang WNI dan sudah menetap di Indonesia.
Pemberitaan tentang disanderanya pilot asing asal Selandia Baru ini ramai di berbagai media asing, salah satunya The Guardian. Dalam artikel beritanya pada 8 Februari 2023, The Guardian menyebut bahwa personel polisi dan militer langsung dikirim ke wilayah penyanderaan untuk membebaskan para sandera.
Di sisi lain, pihak personel gabungan tidak bisa banyak mengirim prajurit. Sebab, wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat sulit dijangkau. Sementara itu, pembakaran tersebut dilakukan sebagai bagian dari perjuangan KKB untuk kemerdekaan Papua.
BACA JUGA:Pangdam Cenderawasih Bilang KKB Bersama Pilot Susi Air Berpindah-pindah
Dalam pernyataannya, KKB menginginkan untuk menukar Mehrtens dengan kemerdekaan Papua. Namun, hal tersebut dirasa sangat tidak relevan untuk berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ma’ruf menganggap bahwa dibebaskannya Mehrtens bukan sebuah kompensasi dengan kemerdekaan.
Masalah keamanan di Papua, menurutnya sudah bukan lagi merupakan masalah Papua secara umum. Karena, Papua memiliki 6 bagian provinsi, dan hanya 1 yang bermasalah. Jika saat ini ada kelompok yang melakukan tindakan ofensif, hal tersebut sudah tidak dapat digeneralisasi sebagai satu kesatuan Papua.
