Catat Angka Kelahiran Terendah Sepanjang Masa, Jepang Terancam Hilang
TOKYO – Penurunan angka kelahiran di Jepang mengancam eksistensi Negeri Matahari Terbit, menurut penasihat Perdana Menteri Fumio Kishida. Masalah angka kelahiran ini berpotensi menghancurkan jaring pengaman sosial dan ekonomi.
“Jika kita terus seperti ini, negara ini akan hilang,” kata Masako Mori dalam sebuah wawancara di Tokyo. Hal ini disampaikan Mori setelah Jepang, pada 28 Februari mengumumkan penurunan jumlah kelahiran pada 2022, yang merupakan rekor terendah.
“Orang-orang yang harus menjalani proses penghilangan inilah yang akan menghadapi kerugian besar. Itu penyakit mengerikan yang akan menimpa anak-anak itu,” tambahnya, sebagaimana dilansir Bloomberg.
Tahun lalu, Jepang mencatat jumlah kematian dua kali lebih banyak dari kelahirannya. Negara itu memiliki kurang dari 800.000 kelahiran dan sekira 1,58 juta kematian.
Tren penurunan angka kelahiran, yang lebih cepat dari perkiraan ini membuat pemerintah Jepang khawatir. Perdana Menteri Fumio Kishida berjanji menggandakan anggaran untuk anak-anak dan keluarga sebagai upaya mengendalikan penurunan angka kelahiran.
Populasi Jepang telah turun menjadi 124,6 juta dari puncaknya lebih dari 128 juta yang dicapai pada tahun 2008, dan laju penurunan semakin meningkat. Sementara proporsi orang berusia 65 tahun ke atas naik menjadi lebih dari 29% tahun lalu.
Negara Asia Timur lainnya, Korea Selatan bahkan mencatat tingkat kesuburan yang lebih rendah dan mencatat penurunan populasi yang lebih cepat dari Jepang.
“Itu (angka kelahiran) tidak turun secara bertahap, itu menukik tajam,” kata Mori, seorang anggota parlemen majelis tinggi dan mantan menteri yang memberi nasihat kepada Kishida tentang masalah angka kelahiran dan masalah LGBTQ.
“Menurun berarti anak-anak yang lahir sekarang akan terlempar ke dalam masyarakat yang terdistorsi, menyusut dan kehilangan kemampuannya untuk berfungsi.”
Mori memperingatkan bahwa jika tidak ada yang dilakukan, sistem jaminan sosial Jepang akan runtuh, kekuatan industri dan ekonomi akan menurun dan tidak akan ada cukup rekrutan Pasukan Bela Diri untuk melindungi negara.
Dia mengatakan bahwa membalikkan penurunan angka kelahiran saat in akan sangat sulit krena menurunnya jumlah wanita usia subur di Jepang. Pemerintah, kata Mori, harus melakukan apa saja untuk memperlambat penurunan dan membantu mengurangi kerusakan.
Kishida belum mengumumkan isi dari paket pengeluaran baru untuk mengatasi penurunan ini. Sejauh ini beberapa kebijakan dilaporkan berkaitan dengan peningkatan tunjangan anak, peningkatan penyediaan penitipan anak, dan perubahan gaya kerja.
Namun, para kritikus berpendapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk keluarga yang memiliki anak tidak cukup untuk mengatasi masalah ini.
Sebuah makalah dari panel pemerintah tentang kesetaraan gender mengatakan bahwa diperlukan perubahan menyeluruh yang mencakup pengurangan beban perempuan dalam membesarkan anak dan mempermudah mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja setelah melahirkan.
Mori mengkritik apa yang dia katakan sebagai kecenderungan untuk memikirkan masalah ini secara terpisah dari keuangan, perdagangan, dan khususnya dari pemberdayaan perempuan.
“Kebijakan pemberdayaan perempuan dan angka kelahiran sama saja,” ujarnya. “Jika Anda menangani hal-hal ini secara terpisah, itu tidak akan efektif.”
(Rahman Asmardika)
