SEOUL – Langkah Korea Selatan (Korsel) yang akan membayar kompensasi atau ganti rugi kepada warganya sendiri yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik Jepang selama Perang Dunia Kedua menuai banyak kritikan.
Para korban dan penentang rencana tersebut di Korea Selatan telah mengkritik perjanjian tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu tidak meminta pertanggungjawaban Jepang.
Pada Senin (6/3/2023), pengunjuk rasa di Seoul menggelr demonstrasi di luar kementerian luar negeri Korea Selatan untuk mengutuk rencana pemerintah mereka, yang akan membuat perusahaan Korea Selatan membayar dana publik untuk para korban.
BACA JUGA: Letakkan Karangan Bunga, Australia Kenang Perawat yang Gugur di Bangka dalam Perang Dunia II
Kelompok yang mewakili penggugat di Korea mengkritik kesepakatan tersebut.
BACA JUGA: Menangkan Hati Jutaan Orang India, Diplomat Korsel Heboh Joget Naatu Naatu
"Pemerintah Korea secara efektif memberikan kekebalan kepada perusahaan Jepang yang dituduh dari kewajiban hukum," kata pengacara korban dalam sebuah pernyataan.
"Saya tidak akan mengambil uang yang terlihat seperti hasil mengemis," kata seorang korban, Yang Geum-deok, dikutip Yonhap.
"Kamu harus meminta maaf terlebih dahulu dan kemudian mengerjakan yang lainnya,” lanjutnya.
Follow Berita Okezone di Google News
